BPR Kanti Komit Jadi Sahabat Koperasi, Amitaba : Pondasi Dasar Harus Diperkuat
GIANYAR, BALIKONTEN.COM – BPR Kanti terus melakukan pengembangan perbankan.
Salah satunya dengan seminar nasional Koperasi Indonesia 2023, Kamis 2 November 2023 di Pusdiklat BPR Kanti, Batubulan, Gianyar.
Direktur Utama BPR Kanti, I Made Arya Amitaba menyebut kegiatan ini implementasi BPR Kanti sebagai APEX atau pengayom koperasi.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat wawasan di koperasi terkait kerja sama dan bisnis masing-masing,” katanya.
Fungsi APEX Bank atau bank pengayom kepada koperasi, yakni memberikan modal kerja, membantu kesulitan likuiditas, melaksanakan capacity building dan lainnya.
Seminar ini bertema “APEX Bank BPR Kanti-Koperasi, Memperkokoh Pondasi Dasar Koperasi”.
Menurut Direktur Utama BPR Kanti, I Made Arya Amitaba, APEX Bank BPR Kanti-Koperasi sebagai wujud nyata spirit BPR Kanti bank sahabat koperasi.
Juga memperkokoh pondasi dasar koperasi dimana koperasi kokoh dengan program Palugada (apa lu mau gua ada) di BPR Kanti.
Pihaknya sedang mendesain APEX Bank seperti apa dan berharap bisa diwujudkan memperkuat koperasi kedepannya.
“Pilihan koperasi closed atau open sekarang, saatnya untuk pinjam di BPR Kanti karena pengembalian akan bisa diberikan sampai jatuh tempo,” ujarnya.
Segera akan diformalkan secara legal mengenai APEX Bank BPR Kanti Koperasi sehingga peran BPR Kanti dapat lebih dioptimalkan.
Sementara itu, Direktur Komersial dan Kelembagaan Bank DKI, Herry Djufraini mengapresiasi karena diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan BPR Kanti.
“Bank DKI sebagai pengembang untuk bagaimana memberikan layanan dan jasa perbankan sampai ke akar rumput,” sebutnya.
Herry bertujuan sinergi ini untuk memajukan ekosistem terkait dengan mikro dan usaha kecil di Bali.
Selain itu juga memberikan layanan perbankan terkait digital.
Ia berharap, dengan tambahan digitalisasi tersebut BPR Kanti akan lebih cepat dalam memberikan pelayanan dan lebih sustain.
Serta lebih bermakna bagi para debitur maupun masyarakat ekonomi, khususnya di Bali dan sekitarnya.
Apresiasi juga datang Adi Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana.
“Ini intinya adalah kerja sama yang merupakan prinsip dari koperasi,” kata Tri.
Keberadaan UU PPSK tersebut semakin memperjelas pengawasan usaha koperasi, di mana pengawasan usaha koperasi akan terbagi menjadi open loop dan close loop.
“Apabila koperasi tersebut memilih open loop maka konsekuensinya harus di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” sebutnya.
Jika memilih close loop maka mereka merupakan koperasi murni.
Jadi melayani dari dan untuk oleh anggota, jadi tetap ada pembenahan-pembenahan di Permemenkop 8/2023 ini.
Salah satu alternatifnya adalah seperti yang ditawarkan oleh BPR Kanti ini. Jadi ada kerja sama secara keuangan untuk memperkuat likuiditas masing-masing KSP ataupun USP dan koperasi induk,” kata Tri.
Tokoh koperasi yang juga Sekretaris DPRD Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra menyebut, salah satu kelemahan koperasi adalah penguatan dana.
Atau kelemahan dana internalnya, dimana rata-rata rasionya 10 sampai 20%. Padahal idealnya adalah 41%.
“Kelemahan koperasi kan dari sisi penguatan dana, kelemahan dana internalnya. Rata-rata rasio-nya kan 10 sampai 20%, padahal idealnya 41% yang bagus itu,” ungkapnya.
Saat itu juga dideklarasikan Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi Microfinance Indonesia guna menghimpun dosen-dosen koperasi di Indonesia.
Ini untuk meningkatkan kapasitas kompetensi tentang perkoperasian di Indonesia yang menuju kepada penguatan institusi kelembagaan koperasi.
***
