Giri Prasta: Masukan Fraksi DPRD Bali Jadi Fondasi Penyempurnaan RAPBD 2027
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat meresmikan Penataan Pantai dan Pendestrian Jalan Segara Giri Jimbaran, Jumat (26/1)
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan sinergi bersama legislatif dalam menggodok arah kebijakan fiskal daerah. Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyatakan bahwa seluruh pandangan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali akan menjadi bahan pertimbangan krusial dalam menyempurnakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Giri Prasta usai mengikuti Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (26/10/2026). Ia menilai, pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif mutlak memerlukan keselarasan pandangan demi memastikan kebijakan fiskal yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan Bali.
“Masukan yang konstruktif ini merupakan salah satu pedoman bagi kita, sehingga ke depan keputusan yang diambil betul-betul menjadi keputusan pemerintah daerah, yaitu melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif,” ujar Giri Prasta.
Dalam proses penyusunan RAPBD 2027 ini, Pemprov Bali tetap berpedoman secara ketat pada ketentuan perundang-undangan, termasuk pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Postur anggaran dirancang dengan memperhitungkan secara cermat kondisi pendapatan, belanja, serta proyeksi defisit anggaran. Langkah ini diambil guna menjaga kesinambungan pembiayaan daerah agar tetap akuntabel dan sesuai regulasi.
Giri Prasta juga menanggapi aspirasi dewan terkait adanya kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi secara optimal dalam APBD induk 2027. Menurutnya, program-program tersebut tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan terbuka untuk dipertimbangkan kembali dalam pembahasan Perubahan APBD 2027, dengan tetap berlandaskan skala prioritas serta ketersediaan fiskal.
Menjawab sorotan fraksi-fraksi mengenai penurunan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam rancangan APBD 2027 akibat berkurangnya dana bagi hasil dari pusat, Giri Prasta memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Ia memaparkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan di Bali dipastikan tetap memenuhi, bahkan melampaui, batas minimal mandat undang-undang. Berdasarkan kalkulasi anggaran, porsi sektor pendidikan di Bali mencapai sekitar 21 persen.
“Dengan penurunan anggaran yang dipasang di APBD induk Tahun 2027 ini, kami yakin dan percaya kita tidak keluar dari regulasi dan akan mencukupi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen. Astungkara, di Bali sudah 21 persen, artinya sudah melebihi yang diamanatkan undang-undang,” tegasnya.
Giri Prasta menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal saat ini, efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran menjadi kunci agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu. Pemprov Bali berkomitmen untuk terus mencermati kebutuhan anggaran secara menyeluruh dengan mengedepankan efektivitas program serta manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
***
