PHDI : Wisatawan Berulah Saat Nyepi Mesti Ditindak Tegas

 PHDI : Wisatawan Berulah Saat Nyepi Mesti Ditindak Tegas

Ketua PHDI Provinsi Bali I Nyoman Kenak, S.H.

DENPASAR – Ketua PHDI Provinsi Bali Nyoman Kenak mendapat banyak kiriman dokumen soal bule yang berulah saat Nyepi pada Rabu 22 Maret 2023. Dalam postingan itu, bule nampak tetap beraktifitas seperti biasa di tempat umum. Postingan itu menuai kecaman terutama dari masyarakat Bali.

 

 

Aksi tersebut dinilainya bukan lagi soal kurangnya edukasi terhadap wisatawan. Namun memang perilaku bule yang tak bisa menghargai kesakralan pelaksanaan Nyepi di Bali.

 

 

“Bule-bule, atau siapapun yang tak bisa menghargai Bali, harusnya ditindak tegas. Kalau bule, ya deportasi!,” ungkapnya.

 

 

Dirinya mendukung upaya pihak berwenang seperti Polisi, Kemenkumham, Imigrasi serta Pemerintah Provinsi Bali untuk menindak tegas bule-bule nakal, maupun pihak lainnya yang melecehkan Bali.

 

 

“Penindakan dilakukan untuk mendukung pariwisata Bali yang berkualitas. Tentu dampaknya ada, misalnya kunjungan wisman menurun, tapi kita tidak lagi ingin wisata yang menentukan kuantiti, tapi kualitas,” tegasnya.

 

 

Sanksi tersebut menurutnya tidak sebanding dengan kerugian masyarakat setempat untuk menggelar upacara dan menjaga kesucian pelaksanaan Nyepi.

 

 

Dia mengapresiasi peran Pecalang di masing-masing desa adat yang telah berupaya menjaga daerahnya agar pelaksanaan Nyepi kondusif.

 

 

Selain pelecehan Nyepi, dirinya juga menanggapi aksi bule yang telanjang di Gunung Agung belum lama ini.

 

 

 

Selain penegakan hukum, dia menilai masyarakat di kawasan suci juga harus meningkatkan kewaspadaannya terhadap kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik.

 

 

Dari informasi yang dia dapat, Kenak menyebutkan bule tersebut mendaki ke Gunung Agung tanpa didampingi pemandu. Rombongan bule yang diperkirakan berjumlah tujuh orang itu diduga mendaki pada dini hari, saat tidak ada petugas.

BACA JUGA:  Koster Sukses Tuntaskan Dualisme ASITA, Ketum Beri Apresiasi

 

 

“Ini jadi renungan bersama, kami menilai tidak ada pihak yang disalahkan, namun kini kita perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat. Kami meyakini masyarakat setempat telah memikirkan hal ini,” pungkasnya. (red)

 

IKUTI KAMI DI GOOGLE NEWS UNTUK INFORMASI LEBIH UPDATE

error: Content is protected !!