Puncak Peringatan HUT ke-68 Bali, Gubernur Koster Paparkan Program Super Prioritas dan Target Net Zero Emission 2045
DENPAR, BALIKONTEN.COM – Puncak peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali yang mengusung tema “Suci Lascarya, Nusa Wijaya” (Tulus Ikhlas untuk Kejayaan Bali) ditandai dengan pidato capaian strategis oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Jumat (14/8/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur Koster memaparkan implementasi Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025–2125) serta deretan program super prioritas untuk mengatasi persoalan lingkungan, infrastruktur, hingga pariwisata.
Mengawali pidatonya, Koster mengajak seluruh masyarakat mengenang rekam jejak tujuh Gubernur Bali terdahulu sejak penetapan UU Nomor 64 Tahun 1958. Tujuh gubernur yang telah memimpin Bali, yakni Anak Agung Bagus Suteja (1959-1965), I Gusti Putu Martha (1965-1967), Soekarmen (1967-1978), Ida Bagus Mantra (1978-1988), Ida Bagus Oka (1988-1998), Dewa Made Berata (1998-2008), dan I Made Mangku Pastika (2008-2018).
Mengutip semboyan JAS MERAH (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah), ia berkomitmen bersama Wagub I Nyoman Giri Prasta untuk mengabdi secara total (ngayah lahir dan batin) melalui visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Koster menegaskan bahwa landasan utama pembangunan saat ini diperkuat oleh UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Undang-undang ini memberikan pengakuan khas terhadap karakteristik Bali, keberadaan Desa Adat serta Subak, hingga ruang konsolidasi perencanaan pembangunan daerah.
Di sektor keuangan dan penataan pariwisata, Koster melaporkan realisasi Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA) tahun 2025 yang mencapai Rp369 miliar. Kendati demikian, angka ini baru mencakup 35,4 persen dari total kunjungan wisman. Untuk memperkuat pendanaan daerah, Pemprov Bali juga menginisiasi skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar 10 persen dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar untuk disalurkan ke Pemprov dan enam kabupaten lainnya periode 2026–2030.
Dalam penanganan isu krusial daerah, Koster mengungkapkan keberhasilan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga yang telah mencapai target.
“Gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber ini sudah berjalan dengan sangat masif. Memilah sampah dari rumah tangga sekarang ini tingkatnya sudah mencapai di atas 70 persen di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” ujar Koster.
Selain percepatan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama Danantara, Pemprov Bali menindak tegas keberadaan vila dan akomodasi ilegal yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) dengan dukungan penuh Kementerian Pariwisata dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Koster turut menyoroti fenomena hilangnya fisik lahan sawah bersertifikat di wilayah selatan Bali akibat alih fungsi dan air, serta ancaman abrasi pantai yang memerlukan penanganan iklim serius.
Untuk menjawab tantangan konektivitas 2026–2029, sejumlah proyek strategis terus dipacu, di antaranya percepatan Tol Mengwi-Gilimanuk, Shortcut Singaraja-Mengwi, Underpass Jimbaran dan Tohpati, Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung (groundbreaking November 2026), hingga penyelesaian Turyapada Tower pada Desember 2026.
Di bidang SDM dan budaya, Pemprov Bali meluncurkan program 1 Keluarga 1 Sarjana bagi warga kurang mampu serta insentif khusus bagi warga yang memberi nama anaknya Nyoman dan Ketut agar kearifan lokal tersebut tidak punah.
Pada tingkat internasional, langkah pelestarian lingkungan Bali mendapat apresiasi dari Bloomberg Philanthropies. Koster bahkan diundang sebagai pembicara pada London Climate Action Week 2026 di Inggris. Bali kini mencanangkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2045, atau 15 tahun lebih cepat dari target nasional.
“Pembangunan Bali periode 2025-2030 merupakan momentum pertama. Keberhasilan momentum pertama lima tahun ke depan akan menjadi fondasi yang menentukan keberlanjutan peradaban Bali sampai 100 tahun ke depan. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan, harus sukses,” pungkasnya.
***
