RAPBD Bali 2027 Dirancang Rp6,1 Triliun, DPRD Soroti Belanja Modal Cuma 5,5 Persen dan Kesenjangan UMP
RAPBD Bali 2027 Dirancang Rp6,1 Triliun, DPRD Soroti Belanja Modal Cuma 5,5 Persen dan Kesenjangan UMP/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 memicu pencermatan kritis dari jajaran DPRD Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya.
Meski target makro ekonomi dipatok optimistis dengan pertumbuhan 5,60% hingga 6,40% serta penurunan kemiskinan hingga 2,75%, struktur belanja daerah dinilai masih didominasi pengeluaran birokrasi ketimbang pembangunan infrastruktur publik riil.
Dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali pada Senin (26/10/2026), terungkap bahwa total Belanja Daerah 2027 direncanakan sebesar Rp6,19 triliun atau turun 14,40% dibanding APBD 2026.
Namun, dari total belanja tersebut, porsi Belanja Modal untuk pembangunan masyarakat hanya dialokasikan sebesar Rp337,8 miliar (sekitar 5,5%). Sementara Belanja Operasi memakan porsi dominan hingga Rp4,8 triliun lebih.
Fraksi Partai Golkar memperingatkan bahwa kendati persentase kemiskinan Bali berada di angka 3,44% (terendah nasional), BPS memberikan peringatan krusial bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Bali justru bergerak naik. Ini adalah alarm keras yang menandakan bahwa kondisi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan posisinya semakin rentan, dan jurang pengeluaran antar-penduduk miskin semakin melebar.
“Bagaimana anomali kemiskinan bisa dituntaskan jika ruang fiskal tersedot untuk birokrasi, sedangkan belanja modal publik hanya 5,5 persen? Kami mendesak pemotongan 10 hingga 15 persen belanja operasi non-dasar untuk dialihkan ke belanja modal, subsidi pupuk subak, dan modal UMKM,” tegas pembaca PU Fraksi Golkar, I Wayan Gunawan.
Sorotan tajam terhadap kesejahteraan pekerja juga dilayangkan Fraksi Gerindra-PSI. Juru bicara Fraksi Gerindra-PSI, Gede Harja Astawa, membeberkan fakta kesenjangan signifikan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2026 sebesar Rp3.207.459 dengan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja yang menyentuh Rp5.250.000.
“Terdapat selisih KHL mencapai Rp2.042.541 per bulan. Pertumbuhan ekonomi Bali harus berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja. Bali tidak cukup hanya menjadi tempat yang indah untuk berwisata, tetapi juga harus layak bagi krama Bali untuk bekerja dan hidup sejahtera,” ujar Gede Harja Astawa.
***
