Refleksi Akhir Tahun 2021 Golkar Bali, Lima Bidang Ini Tetap Jadi Konsentrasi di Tahun 2022

 Refleksi Akhir Tahun 2021 Golkar Bali, Lima Bidang Ini Tetap Jadi Konsentrasi di Tahun 2022

DPD Golkar Provinsi Bali menggelar “Catatan dan Refleksi Akhir Tahun. Kajian Kritis dan Konstruktif Pembangunan Bali Tahun 2021.

Denpasar, balikonten.com – Mewujudkan keseimbangan kekuatan sosial politik di Provinsi Bali masih menjadi konsentrasi partai Golkar provinsi Bali. Hal ini menjadi sesuatu yang vital lantaran Golkar menilai di Bali saat ini sangat kental dengan iklim politik mayoritas tunggal.

 

Hal tersebut disampaikan ketua DPD Golkar provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry dalam penyampaian catatan dan refleksi akhir tahun yakni kajian kritis dan konstruktif pembangunan Bali tahun 2021 di kantor DPD Golkar Bali pada Kamis 30 Desember 2021, yang digelar secara daring dan luring.

 

Webinar ini melibatkan dewan pertimbangan, pengurus dan badan-badan Golkar, secara online diikuti oleh fraksi, pengurus, unsur kampus, akademisi dan masyarakat umum. Tercatat secara onine terlibat 500 peserta, dan melalui fanpage 15000 lebih.

 

Baik secara pribadi maupun organisasi, Sugawa yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini menilai demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menciptakan adu gagasan. Hal ini dapat dicapai bila kekuatan legislatif dan eksekutif imbang, tidak didominasi satu kelompok saja.

 

Menurutnya, adu gagasan dan program yang diusulkan itu dapat menjadi acuan yang digunakan masyarakat untuk menilai seorang pemimpin. Apakah seseorang layak menjadi pemimpin atau wakil rakyat.

 

“Kami mengajak masyarakat memilih partai yang mampu keseimbangan kontras politik salah satunya adalah Golkar. Kedua, kewajiban kami adalah menyiapkan program-program yang pro-rakyat menyiapkan kader-kader yang lebih berkualitas dan salah satunya yang kita tunjukan pada hari ini,” ujarnya, didampingi pengurus badan di DPD Golkar Provinsi Bali.

 

“Karena kami sadar, ke depan adu ide dan gagasan yang dilatarbelakangi kader berkualitas, adalah hal yang menjadi pertimbangan utama para pemilih,” sambungngnya. Keseimbangan sosial politik santer dibahas DPD Golkar Provinsi Bali, di tengah iklim politik di Bali yang saat ini didominasi satu kelompok.

BACA JUGA:  Cegah Suara Hilang, NasDem Bali Bentuk 25 Ribu Saksi untuk Pemilu 2024

 

Hal serupa diungkapkan wakil ketua bidang organisasi kaderisasi dan keanggotaan DPD I Golkar Provinsi Bali, drs Dewa Made Suambanegara, yang turut hadir dalam refleksi akhir tahun itu.

 

“Kekurangan dan kelemahan kondisi politik, di Bali baik pada jaman orde lama, orde baru dan orde reformasi harus segera dibenahi. Secara sadar kita harus wujudkan keseimbangan sosial politik, demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan bermartabat.

 

Selain isu politik, hal yang getol disuarakan Golkar yakni mewujudkan sumber pendapatan baru bagi Bali dengan mengembangkan sektor pertanian berbasis moderen. Hal itu dipaparkan Dr. Komang Suarsana.

 

“Bidang pertanian harus didorong lebih meningkat perannya dalam struktur ekonomi Bali, melalui modernisasi, pemanfaatan lahan kritis dan dukungan anggaran yang lebih besar. Sektor pertanian ini harus didukung industri pengolahan yang memadai dan bersinergi dengan sektor pariwisata,” ungkapnya.

Ketua DPD Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry (tengah)

Menurutnya sektor pertanian wajib dipertimbangkan sebagai sumber pendapatan baru Pulau Dewata, yang selama ini tergeser oleh sektor pariwisata yang sesungguhnya sangat riskan terhadap perubahan situasi, salah satunya pandemi Covid-19.

 

Bagi dia, sektor pertanian telah terbukti mampu menyerap tenaga kerja di tengah banyaknya masyarakat Bali terutama pelaku pariwisata beralih ke sektor pertanian. Maka dari itu, menurutnya pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap potensi pertanian sebagai sumber pendapatan baru, selain sektor pariwisata.

 

Berkorelasi dengan pemulihan ekonomi Bali melalui sektor pertanian, Dr Made Dauh Wijana menuturkan pertumbuhan ekonomi Bali yang minus hingga 12 persen barus dicarikan jalan keluar, begitu juga meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

 

“Solusinya keseimbangan baru struktur ekonomi bali segera diwujudkan, sektor pertanian harus dimodernisasi dukungan anggaran ditingkatkan, kemudahan perijinan dan fasilitasi umkam ditingkatkan. Dukungan industri pengolahan diwujudkan, serta quality tourism diwujudkan,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Ratusan Warga Donor di DPD PDIP, Sari Galung : "Ini Serangkaian Bulan Bung Karno"

 

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah persoalan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian. Salah satunya terkait produksi pupuk organik maupun pupuk kompos tidak punya izin edar.

 

Terkait bidang hukum, Ketua Badan Hukum dan HAM DPD Golkar Provinsi Bali Dewa Ayu Sri Wigunawati menyebutkan Golkar memandanh serius masalah hukum yang melibatkan lembaga keuangan desa adat yakni LPD.

 

Menurutnya permasalahan hukum yang menimpa LPD harus diatasi secara konfrehensif, baik dalam aspek, pembinaan, perlindungan, pencegahan maupun penegakan hukum.

 

“Status penyertaan dan donasi terhadap bantuan awal Pemda kpd LPD, agar dikoreksi menjadi ibah atau dihapuskan melalui Pergub, sehingga tidak berdampak hukum kepada lembaga LPD,” tuturnya. Hal lain, ia juga menyebut maraknya mafia tanah dan pelecehan terhadap kaum perempuan, agar diambil langkah hukum yang memberikan solusi, sehingga agar masalah ini tidak terjadi lagi.

 

Dan ia jug menyoroti keberadaan orang-orang mengamen dengan berpakaian adat di traffic light. Hal itu menurutnya sangat mengganggu ketertiban dan keamanan sehingga dia berharap segera diambil langkah-langkah pembinaan dan penindakan oleh pihak-pihak terkait.

 

Terkait pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa di salah satu universitas ternama di Denpasar juga ditanggapi oleh ketua kadin Bali Made Aryandi yang turut hadir secara online. Mengingat permasalahan itu didominasi terjadi saat bimbingan skripsi, maka ia berpendapat agar proses tersebut dapat dilakukan secara jarak jauh atau daring.

 

Sementara terkait dengan bidang sosial budaya, Ida Bagus Gede Udiyana mengungkapkan sejumlah persoalan. Diantaranya penanganan sampah plastik yang belum maksimal, karena alternatif pengganti pembungkus non plastis belum tersedia maksimal.

 

Dia berharap Pemda mmenugask petugas untuk menangani pembungkus non plastik agar tersedia dengan mudah di pasar dan warung-warung. “Ini bisa disiapkan anggaran subsidi dari Pemda,” ujar Udiyana. (red)

BACA JUGA:  Mudarta Cetak Hattrick Pimpin DPD Demokrat Bali, Siap Menangkan AHY Jadi Presiden

 

IKUTI KAMI DI GOOGLE NEWS UNTUK INFORMASI LEBIH UPDATE