Sempat SP3 Karena Kedaluwarsa, Begini Alur Penetapan Tersangka Kembali Made Daging hingga Ditahan

DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Perjalanan kasus hukum yang dihadapi mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, I Made Daging, mencatatkan riwayat yang cukup panjang dan berbelit sebelum akhirnya kembali diuji lewat permohonan Praperadilan Jilid II. Kasus ini tercatat telah melewati tiga kali laporan polisi sejak tahun 2024.

Rangkaian penanganan perkara ini bermula dari laporan polisi pertama pada tahun 2024. Pada tahap awal ini, proses penyidikan sempat dihentikan (SP3) oleh kepolisian karena dinilai tidak cukup bukti.

Namun, perkara yang sama kembali mencuat pada tahun 2025 melalui laporan polisi kedua dengan konstruksi sangkaan Pasal 421 KUHP lama tentang penyalahgunaan wewenang dan/atau Pasal 83 UU Kearsipan.

Dalam dinamika laporan kedua tersebut, penetapan tersangka I Made Daging sempat dinyatakan sah oleh hakim melalui putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Dps.

Kendati demikian, pada 6 Agustus 2026, penyidik secara resmi kembali menghentikan penyidikan (SP3) sekaligus mencabut status tersangka Made Daging dengan alasan penghentian demi hukum akibat kewenangan menuntut telah kedaluwarsa.

Namun, hanya berselang beberapa bulan, laporan polisi ketiga yang dibuat pada 5 Januari 2026 kembali diproses oleh penyidik. Dalam laporan ketiga ini, tuduhan diubah menjadi dugaan pemalsuan surat.

Berdasarkan proses baru inilah I Made Daging kembali ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan sejak 16 September 2026.

Atas penetapan tersangka yang berulang kali serta penahanan pada objek surat yang sama, pihak Made Daging memutuskan kembali menempuh jalur praperadilan guna menguji keabsahan serta kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon.

“Jadi setelah menyimak apa yang telah disampaikan oleh para pihak Pemohon, mohon izin Majelis Hakim. Untuk tanggapannya kami mohon waktu untuk bisa dibacakan diagenda sidang selanjutnya,” tutupnya.

***