03/11/2026

Soal Antrian BBM di Bali, Ajus Linggih Nilai Isu Polemik Politik Tak Relevan

Harga Tanah di Bali Makin Tinggi, Komisi II DPRD Dorong Kebijakan Zonasi untuk Warga Lokal

gung Bagus Praktisa Linggih alias Ajus Linggih, Ketua Komisi II DPRD Bali. (Sumber: Gung Kris/ balikonten)

DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Anggota Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih alias Ajus Linggih, menilai polemik politik yang menyudutkan pihak tertentu di tengah krisis kelangkaan BBM di Bali sangat tidak relevan.

Menurutnya, fokus utama saat ini harus tertuju pada solusi cepat di lapangan guna memulihkan pasokan BBM dan mengurai antrean panjang di SPBU, alih-alih saling menyalahkan atau menjadikan masalah ini sebagai komoditas politik.

Ajus menyayangkan munculnya isu politik yang menyalahkan Partai Golkar maupun Ketua Umum Golkar yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Ia menegaskan bahwa kementerian berada di level kebijakan, sedangkan teknis distribusi dan operasional merupakan tanggung jawab BUMN terkait. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem distribusi di tingkat regional harus menjadi perhatian utama.

“Ini bukan saatnya membela atau mengkambinghitamkan siapa pun. Solusi harus segera bergulir,” tegas Ajus.

Sebagai bentuk penanganan konkret, Ajus mengaku telah bergerak sejak pekan lalu dengan berkoordinasi langsung kepada jajaran direksi Pertamina, serta kembali menyuarakan persoalan tersebut kepada Wakil Direktur Utama dan Direktur Keuangan Pertamina pada Rabu (14/10/2026) pagi agar Bali mendapatkan penanganan khusus.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur Bali Wayan Koster yang berkoordinasi dengan Pertamina dan Pertamina Patra Niaga Bali.

Namun, Ajus menekankan agar Pertamina Patra Niaga Regional Bali memperkuat perencanaan pasokan, antisipasi, serta percepatan distribusi ke setiap SPBU agar antrean segera terurai dan kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Saya juga ikut merasakan apa yang teman-teman rasakan. Saya sendiri mau isi bensin lumayan antre. Kerugian masyarakat juga bagian dari kerugian negara, bukan hanya dari APBN. Yang paling mendesak adalah memastikan pasokan kembali normal dan masyarakat tidak terus dirugikan,” pungkasnya.

***

Pewarta: Agung Rai Tri Krisna Putra

Editor: Redaksi

COPYRIGHT © balikonten.com 2026