Tolak Samakan dengan Jakarta, NCPI Bali Minta Kenaikan UMP Disesuaikan Khas Ekonomi Daerah

DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Wacana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali menjadi sorotan hangat kalangan pelaku usaha. Ketua Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali yang juga pengampu bidang UMKM dan industri kreatif, Agus Maha Usadha, mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan pengupahan secara pukul rata (one size fits all) dengan membandingkannya secara mentah terhadap daerah lain seperti Jakarta.

Menurut Agus, karakteristik dan struktur perekonomian Bali sangat kontras jika dibandingkan dengan DKI Jakarta.

Jakarta ditopang oleh basis industri manufaktur besar, sektor jasa keuangan, serta korporasi multinasional, sementara fondasi ekonomi Bali sangat bertumpu pada ekosistem pariwisata dan sektor usaha kecil.

“Bali tidak bisa apple to apple dengan Jakarta. Strukturnya berbeda total. Jakarta itu basis industri, jasa keuangan, dan korporasi besar. Sementara Bali sekitar 65–70 persen ditopang pariwisata, dan di dalamnya ada home industry, UMKM, serta industri kreatif,” tegas Agus saat dikonfirmasi wartawan Bali Konten melalui sambungan telepon, Rabu (30/9/2026).

Ia mencontohkan realitas usaha masyarakat lokal Bali yang sangat beragam dan bersifat kerakyatan, seperti perajin ukiran di Gianyar, penenun di Klungkung, produsen arak di Karangasem, hingga pekerja laundry, pengemudi (driver), dan pemandu wisata (guide) lokal. Usaha-usaha tersebut memiliki kapasitas finansial yang jauh berbeda dari korporasi skala besar.

Agus menggarisbawahi bahwa penyesuaian UMP memang tetap diperlukan guna menjaga tingkat kesejahteraan pekerja. Namun, formulasi yang digunakan harus dirancang secara proporsional dan rasional agar tidak memberatkan modal kerja para pelaku usaha lokal.

“Jangan samakan, tapi jangan juga jadikan alasan untuk tidak menaikkan. Kenaikan upah itu perlu, tetapi harus proporsional dengan mengukur kemampuan nyata struktur ekonomi di Bali,” pungkasnya.

***