Wagub Giri Prasta Dorong Pengusulan Cadangan Depo Baru ke BPH Migas
Atasi Kemacetan Canggu, Tol Laut Jadi Opsi Jangka Panjang/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Provinsi Bali bergerak cepat menyiapkan langkah taktis dan jangka panjang guna menuntaskan krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa salah satu solusi strategis yang akan ditempuh daerah adalah berkoordinasi langsung dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengusulkan penambahan fasilitas cadangan depo di Bali.
Ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor DPRD Bali, Senin (26/10), Giri Prasta menyampaikan bahwa langkah ini krusial agar ketahanan energi Bali memiliki sistem penyangga (buffer) yang lebih kuat.
“Kalau memang sudah kita kasih data terhadap pasokan ini. Bila perlu nanti kami akan usulkan juga kaitannya dengan cadangan depo yang ada di Bali sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi,” ujar Giri Prasta.
Sebagai dasar pengusulan ke BPH Migas, Pemprov Bali kini mewajibkan pengumpulan dan transparansi data pasokan yang utuh dari PT Pertamina Patra Niaga. Pemantauan ketat ini mencakup pengawasan distribusi solar, BBM nonsubsidi maupun subsidi, hingga gas LPG 3 kilogram. Selain itu, pemerintah daerah juga memitigasi keandalan pasokan energi listrik agar tidak memicu gangguan daya (blackout).
“Kami sekarang ini wajib hukumnya untuk minta data yang seutuhnya kepada PT Pertamina Patra Niaga kaitannya dengan solar, BBM, dan gas LPG yang 3 kilo itu, termasuk juga kita harus menangani kaitannya dengan masalah jangan sampai kekurangan akan kebutuhan listrik,” tegasnya.
Mengenai penanganan krisis yang sempat terjadi sebelumnya, Giri Prasta membeberkan bahwa Gubernur Bali Wayan Koster telah mengambil berbagai langkah penanganan yang di luar kebiasaan (out of the box) sejak awal isu kelangkaan mencuat.
“Kalau berbicara masalah pembagian tugas, memang kami sudah diarahkan sama Pak Gubernur. Dan Pak Gubernur, bagi saya selaku wakil gubernur beliau dan selaku masyarakat Bali, beliau sudah melaksanakan langkah di atas out of the box, artinya sudah open mind,” ungkap Giri Prasta.
Ia tak menampik adanya kendala dinamika koordinasi di tingkat awal bersama pihak penyedia pasokan pusat, di mana janji penyelesaian cepat tidak langsung terealisasi di lapangan.
“Ketika rapat pertama kami mendampingi, bahkan dari Pertamina dan Migas menyampaikan apa-apa besok clear. Akhirnya Pak Gubernur juga menyampaikan alasan itu, akhirnya kan kita di-prank. Gubernur kita di-prank pada saat itu, ternyata tidak seperti itu,” kenangnya.
Kendati sempat terkendala janji manis penyedia pasokan, Giri Prasta memastikan penanganan teknis tetap dieksekusi secara sigap hingga ke tingkatan terbawah under arahan langsung gubernur.
“Bahkan ketika pisah kenal daripada Kapolda, beliau datang dari Jakarta, langsung lagi ke Pertamina, dan kami tetap diperintah sama beliau agar ikut dalam penanganan sampai turun ke SPBU,” pungkasnya.
***


