APBD Bali 2026 Defisit 12 Persen, Fraksi Golkar Soroti Lonjakan Belanja Hibah, UMP, hingga Lift Kelingking
gung Bagus Praktisa Linggih alias Ajus Linggih, Ketua Komisi II DPRD Bali. (Sumber: Gung Kris/ balikonten)
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-50 DPRD Bali, Senin (14/9/2026).
Naskah pandangan umum yang dibacakan oleh Agung Bagus Pratiksa Linggih ini memberikan sejumlah catatan kritis mendalam terkait belanja hibah, penggunaan SiLPA, UMP, kasus Lift Kelingking, hingga isu ketimpangan pembangunan antara wilayah Bali Selatan dan wilayah lainnya.
Dalam pemaparannya, Fraksi Golkar menyoroti peningkatan Pendapatan Daerah dalam APBD Induk 2026 dari Rp6,5 triliun lebih menjadi Rp6,6 triliun lebih. Namun, kenaikan pendapatan sekitar Rp122 miliar tersebut dinilai tidak seimbang dengan pembengkakan Belanja Daerah yang naik Rp263 miliar—dari Rp7,2 triliun menjadi Rp7,5 triliun lebih. Kondisi ini memicu defisit anggaran sebesar Rp842 miliar lebih (12,65%), yang ditutup oleh penerimaan pembiayaan, termasuk SiLPA 2025 sebesar Rp712 miliar dan rencana pinjaman daerah Rp873 miliar.
Fraksi Golkar secara khusus meminta penjelasan Gubernur Bali mengenai urgensi pembengkakan belanja tersebut. “Fraksi Partai GOLKAR melihat terdapat persoalan yang perlu dijelaskan secara lebih mendalam. Apakah peningkatan belanja tersebut benar-benar didorong oleh kebutuhan prioritas masyarakat, atau justru menunjukkan bahwa struktur belanja kita lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pendapatan daerah?” tegas Ajus Linggih.
Terkait pendapatan, Golkar mengingatkan agar upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diterjemahkan sekadar sebagai pemungutan intensif kepada masyarakat, melainkan lewat perluasan basis ekonomi dan perbaikan sistem BUMD. Mereka meminta kepastian underlying policy atas kenaikan Pajak Daerah (naik Rp1,2 miliar), Retribusi Daerah (naik Rp34 miliar), dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (naik Rp61 miliar).
Sorotan tajam juga diarahkan pada Belanja Hibah yang melonjak sebesar Rp152 miliar menjadi Rp1,27 triliun. Golkar menekankan agar hibah tidak sekadar dijadikan alat distribusi anggaran.
“Setiap rupiah hibah harus dapat dijawab dengan sederhana, apa manfaatnya, siapa penerimanya, apa outputnya, dan bagaimanakah pemerintah memastikan tidak terjadi duplikasi atau ketidaktepatan sasaran,” lanjutnya.
Sementara pada Belanja Modal yang naik menjadi Rp841 miliar, Golkar mendorong agar porsinya diperbesar untuk sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata.
Mengenai SiLPA 2025 audited sebesar Rp712 miliar, Fraksi Golkar meminta Pemprov Bali transparan memilah antara hasil efisiensi dengan program yang gagal tereksekusi. Fraksi Golkar mengingatkan SiLPA dapat menjadi indikator efisiensi apabila muncul akibat penghematan yang sehat. Namun, SiLPA juga dapat menjadi alarm apabila muncul akibat program tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, lemahnya eksekusi atau target pembangunan yang tidak realistis.
Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka berapa bagian SiLPA yang berasal dari efisiensi dan berapa bagian yang berasal dari kegiatan yang tidak terlaksana.
Selain persoalan anggaran, naskah pandangan umum ini menyoroti sengketa administrasi pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida (Perkara PTUN No. 17/G/2026/PTUN.DPS).
Golkar menegaskan Bali membutuhkan investasi berkualitas, yakni investasi yang tidak mengabaikan tata ruang dan lingkungan. Namun, di sisi lain, Bali juga membutuhkan pemerintahan berkualitas yang setiap keputusan administratifnya memiliki dasar hukum kuat, prosedur benar, argumentasi terukur dan mampu dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Untuk isu pemerataan, Golkar mendesak agar kebijakan penganggaran difokuskan ke wilayah Bali Timur, Utara, dan Barat guna mengimbangi Bali Selatan yang menikmati Pajak Hotel dan Restoran (PHR) tinggi namun memicu inflasi serta melebarnya Gini Ratio. Wacana kenaikan UMP juga dinilai bukan satu-satunya solusi jika tidak diimbangi dengan pengendalian harga pangan, hunian, dan transportasi.
Sebagai penutup, Golkar mendorong peningkatkan produksi pangan, perlindungan harga tanah untuk warga lokal, hingga pemberian subsidi pakan ternak serta percepatan tanam jagung dan kedelai.
Meski memberikan catatan kritis pada berbagai sektor, Fraksi Partai Golkar menyatakan tetap mendukung pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 ini secara objektif dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat Bali.
