Belajar dari Krisis Sebelumnya, I Wayan Bawa Desak Pertamina Transparan Soal Stok BBM Jelang Nataru 2027

DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pengalaman krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat melanda Bali menjadi catatan penting menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027. Belajar dari persoalan antrean panjang dan kekhawatiran masyarakat akibat pasokan BBM yang terjadi belum lama ini, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, I Wayan Bawa, mendesak Pertamina agar menepati janjinya, untuk lebih transparan dalam menyampaikan kondisi stok dan distribusi BBM di Pulau Dewata.

Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai ketersediaan stok menjadi salah satu langkah mitigasi penting untuk mencegah kepanikan masyarakat berulang, sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat dan sektor pariwisata tetap terpenuhi selama momentum Nataru 2027.

“Jangan sampai persoalan serupa kembali terjadi ketika aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan meningkat. Karena itu, Pertamina perlu menyampaikan informasi secara berkala mengenai ketersediaan stok, kapasitas pasokan, hingga kelancaran distribusi BBM di masing-masing wilayah Bali,” ujarnya saat ditemui seusai Rapat Paripurna.

Di sisi lain, I Wayan Bawa juga mengapresiasi kesabaran dan kedewasaan masyarakat Bali dalam menghadapi berbagai persoalan daerah. Ia menilai, sikap tenang dan kepedulian bersama menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas Bali.

“Apresiasi terhadap kesabaran dan kedewasaan masyarakat Bali memang sangat beralasan. Sikap tenang, kepedulian bersama, dan komitmen dalam menjaga iklim daerah agar tetap kondusif merupakan benteng utama perlindungan bagi Bali, mengingat pariwisata memang sangat sensitif terhadap isu keamanan dan ketertiban sosial,” ungkapnya.

Ia juga menilai, pengelolaan tata kelola daerah, pengawasan tenaga kerja, serta koordinasi antar lembaga maupun antar negara harus berjalan sesuai dengan kewenangan pemerintah.

“Terkait dengan pengelolaan tata kelola daerah, pengawasan tenaga kerja, serta koordinasi antar lembaga dan antar negara, langkah terbaik memang menyerahkannya kepada Gubernur (Wayan Koster, red) beserta jajaran pemerintah daerah dan pihak berwenang. Pemerintah memiliki instrumen, regulasi, dan jalur diplomasi resmi untuk memfilter, mengawasi, serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran aturan agar kualitas pariwisata dan kenyamanan warga lokal tetap terjaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bawa menegaskan bahwa keharmonisan Bali membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari masyarakat hingga pemerintah. Kesadaran publik harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang terukur dan penegakan aturan.

“Keharmonisan Bali bisa terus bertahan karena adanya kolaborasi yang kuat antara kesadaran masyarakat di tingkat bawah dan ketegasan kebijakan dari jajaran pemerintah,” tutupnya.

Dengan pengalaman krisis BBM sebelumnya sebagai pembelajaran, transparansi stok dan kesiapan distribusi Pertamina kini menjadi perhatian menjelang Nataru 2027.

Mewakili masyarakat, ia tentu berharap ketersediaan BBM tidak hanya dijamin melalui pernyataan saja, tetapi juga dibuktikan dengan pasokan yang terukur, distribusi yang lancar, serta informasi yang terbuka.

***