Wamenkes Soroti Beban Finansial BPJS: Ratusan Ribu Pasien Cuci Darah Gerus Keuangan Negara

DENPASAR, BALIKONTEN.COM — Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, mengungkapkan keprihatinannya terhadap lonjakan kasus penyakit tidak menular di Indonesia, khususnya hipertensi dan diabetes. Hal tersebut disampaikannya di sela-sela acara Ngoerah Fit and Fun Screening yang digelar di Amphitheater Living World Denpasar, Jumat (6/11/2026).

Menurut Wamenkes Benjamin, sebagian besar masyarakat yang menjalani pemeriksaan kesehatan kerap ditemukan mengidap diabetes serta hipertensi dengan prevalensi mencapai 8,2 persen. Angka persentase ini dinilai sangat besar jika dikalkulasikan secara nasional.

“Kalau nggak diobatin, nggak minum obat darah tinggi, dia calon kena stroke, calon kena serangan jantung, ginjalnya jebol,” tegas Benjamin.

Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam mengontrol hipertensi dan diabetes menjadi pintu utama menuju komplikasi parah, seperti gagal ginjal kronis yang berujung pada prosedur cuci darah.

Masalah kesehatan ini tidak hanya berdampak pada fisik pasien, tetapi juga menjadi beban finansial yang masif bagi negara melalui BPJS Kesehatan. Wamenkes memaparkan data mengejutkan mengenai jumlah pasien gagal ginjal yang harus rutin menjalani cuci darah.

Saat ini, tercatat ada 156.000 hingga 196.000 orang yang bergantung pada terapi cuci darah. Biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap satu kali tindakan cuci darah mencapai Rp800.000.

“Bayangin, sementara iuran BPJS cuma Rp35.000. Kalau terus uang negara dipakai buat bayar cuci darah, kan rugi,” ujar Wamenkes.

Dengan frekuensi cuci darah yang umumnya dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu oleh setiap pasien, akumulasi subsidi dari anggaran negara menjadi sangat besar dan tidak sebanding dengan pemasukan iuran.

Guna memutus rantai beban anggaran sekaligus menekan angka kesakitan, Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat untuk aktif melakukan deteksi dini melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG)

Pemeriksaan rutin ini diharapkan mampu mendeteksi faktor risiko lebih awal sehingga pengobatan hipertensi dan pengendalian gula darah pada diabetes dapat segera dilakukan sebelum memicu komplikasi fatal.

“Makanya masyarakat harus lakukan CKG. Kalau punya hipertensi diobati, punya diabetes terkontrol, sehingga nggak usah jatuh ke gagal ginjal, nggak usah kena stroke,” imbaunya.

Pemerintah menargetkan melalui langkah preventif yang masif ini, prevalensi kasus berat dapat ditekan secara signifikan dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun ke depan, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki usia harapan hidup lebih panjang dan berkualitas.

***