APBD Bali 2027 Turun Rp1,05 Triliun, Fraksi Gerindra-PSI Tagih Transparansi dan Manfaat Nyata bagi Rakyat

DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menyoroti penurunan signifikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.

Dengan pendapatan daerah yang diproyeksikan hanya Rp5,72 triliun dan belanja Rp6,19 triliun, pemerintah provinsi diminta menjelaskan strategi menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra-PSI terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali, Senin (26/10/2026). Pandangan fraksi dibacakan Gede Harja Astawa, S.H., M.H.

Fraksi Gerindra-PSI mencatat, pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 turun 12,78 persen dari Rp6,56 triliun pada 2026 menjadi Rp5,72 triliun. Sementara itu, belanja daerah menyusut 14,40 persen, dari Rp7,24 triliun menjadi Rp6,19 triliun.

Defisit anggaran memang diproyeksikan turun 30 persen, dari Rp679,93 miliar menjadi Rp475,95 miliar. Namun, di balik penurunan defisit tersebut, terdapat kebutuhan pembiayaan yang harus dicermati secara serius.

Fraksi Gerindra-PSI menyoroti kebutuhan pendanaan sekitar Rp1,229 triliun, yang terdiri atas defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan Rp753,46 miliar. Kebutuhan tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Karena itu, Gubernur Bali diminta memberikan penjelasan terperinci mengenai kepastian ketersediaan SiLPA, termasuk bagian yang telah memiliki peruntukan tertentu. Langkah ini dinilai penting agar pembiayaan daerah tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Turun, Transfer Pusat dan Pungutan Wisatawan Asing Dipertanyakan

Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya dana transfer, terutama transfer dari pemerintah pusat yang disebut turun hampir 50 persen.

Fraksi Gerindra-PSI meminta Gubernur menjelaskan penyebab penurunan tersebut, proyeksi penerimaan pada tahun-tahun berikutnya, serta langkah konkret untuk menjaga kemampuan fiskal daerah. Nihilnya proyeksi transfer antar daerah dalam RAPBD 2027 juga dipertanyakan, termasuk peluang kerja sama pendanaan untuk kebutuhan lintas kabupaten/kota.

Tak hanya itu, target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp600 miliar pada 2027 dinilai perlu dijelaskan secara terbuka. Pasalnya, target Rp500 miliar pada 2025 hanya terealisasi Rp369 miliar, sedangkan realisasi atau proyeksi 2026 tercatat Rp403,11 miliar.

Fraksi meminta pemerintah membeberkan jumlah wisatawan asing yang wajib membayar, jumlah yang telah memenuhi kewajiban, tingkat kepatuhan, kendala pemungutan, hingga strategi peningkatan penerimaan melalui integrasi sistem dan pengawasan.

Bagi Fraksi Gerindra-PSI, target pendapatan yang tinggi harus disertai perhitungan realistis dan mekanisme pemungutan yang terukur, bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.

Ekonomi Bali Tumbuh, Pemerataan dan Kesejahteraan Pekerja Harus Menyusul

Di sisi makroekonomi, Fraksi Gerindra-PSI mencermati proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali pada 2027 sebesar 5,60–6,40 persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 1,75–2,25 persen, dengan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 79,10–80,00.

Namun, capaian indikator makro yang relatif baik tidak serta-merta menggambarkan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Fraksi menilai persoalan mendasar yang perlu dijawab ialah belum meratanya manfaat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, arah belanja daerah harus memastikan bahwa kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi Bali benar-benar dirasakan pekerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakat di luar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Sorotan tajam juga diarahkan pada kesenjangan upah pekerja. UMP Bali 2026 sebesar Rp3.207.459 per bulan dibandingkan dengan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sekitar Rp5,25 juta menunjukkan selisih Rp2.042.541.

Fraksi meminta evaluasi pengupahan dilakukan secara konkret melalui penguatan kajian KHL, optimalisasi Dewan Pengupahan, serta perjuangan kebijakan yang lebih berkeadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Bali tidak cukup hanya menjadi tempat yang baik untuk berwisata. Bali juga harus menjadi tempat yang layak bagi masyarakat untuk bekerja dan membangun kehidupan,” demikian penegasan Fraksi Gerindra-PSI dalam pandangan umumnya.

Belanja Infrastruktur dan Proyek Strategis Jangan Membebani APBD

Pada sektor infrastruktur, Fraksi Gerindra-PSI menyoroti alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi dalam RAPBD 2027 yang tercatat Rp79,62 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah diminta menjelaskan apakah anggaran tersebut memadai untuk menangani kerusakan jalan provinsi, pemeliharaan irigasi, dan risiko keselamatan masyarakat.

Fraksi mengingatkan, penghematan anggaran tidak boleh justru memunculkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang. Belanja wajib di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan dasar, dan perlindungan sosial juga diminta disajikan secara terperinci, lengkap dengan persentase, dasar perhitungan, serta perbandingan terhadap tahun sebelumnya.

Evaluasi turut diminta terhadap sejumlah proyek strategis Bali, yakni pembangunan Kawasan Suci Besakih, Turyapada Tower, dan Pusat Kebudayaan Bali.

Fraksi meminta penjelasan mengenai progres fisik dan keuangan, nilai investasi, rencana penyelesaian, biaya operasional, serta manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang dihasilkan.

Setiap proyek besar, menurut Fraksi Gerindra-PSI, harus memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Jangan sampai investasi besar hanya menghasilkan bangunan megah tanpa perencanaan pemanfaatan yang matang, bahkan berpotensi menjadi proyek mangkrak atau membebani APBD melalui biaya operasional jangka panjang.

Sampah, Alih Fungsi Lahan, dan Ketahanan Pangan Jadi Agenda Penting

Dalam isu lingkungan, Fraksi Gerindra-PSI meminta kejelasan anggaran dan tahapan implementasi pengelolaan sampah, termasuk pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota juga perlu diperjelas, termasuk mekanisme pembiayaannya.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan kawasan hijau, penanganan pencemaran, perlindungan kualitas air, serta pemulihan ekosistem pesisir dan laut Bali turut didorong menjadi prioritas anggaran.

Sementara itu, ketahanan pangan perlu diperkuat melalui dukungan bagi petani, nelayan, dan peternak, peningkatan infrastruktur pertanian dan irigasi, stabilisasi harga, serta perluasan akses pasar.

Fraksi juga mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan petani dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan, sehingga program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian rakyat Bali.

Belajar dari Krisis BBM, Pemerintah Diminta Utamakan Bukti

Pengalaman kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang hingga mengganggu mobilitas tenaga kerja dan distribusi logistik pangan juga menjadi catatan penting dalam pandangan umum tersebut.

Fraksi Gerindra-PSI meminta pemerintah menyiapkan sistem informasi digital yang transparan dan real-time mengenai ketersediaan stok BBM di setiap SPBU. Langkah ini dinilai penting untuk membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat sekaligus mencegah terulangnya gangguan serupa.

Fraksi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bali yang tetap tertib selama antrean panjang, tidak mudah terpancing isu maupun menyebarkan hoaks, serta mematuhi arahan petugas TNI, kepolisian, dan pecalang.

Namun, apresiasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan persoalan publik membutuhkan tindakan nyata dan terukur.

“Pernyataan memang diperlukan untuk menjaga kondusivitas keadaan, tetapi realitas tidak bisa diubah dengan ungkapan. Hanya dengan tindakan nyata keadaan bisa berubah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin kritis dan cerdas,” tegas Fraksi Gerindra-PSI dalam pandangannya.

Kritik Bukan Penolakan, Pengawasan Tetap Berjalan

Menutup pandangan umum, Fraksi Gerindra-PSI menegaskan sikap kritis terhadap RAPBD 2027 bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan bagian dari tanggung jawab politik untuk memastikan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Fraksi meminta jawaban Gubernur Bali tidak berhenti pada penjelasan normatif, tetapi disertai data tertulis yang lengkap, indikator keberhasilan, target waktu pelaksanaan, serta komitmen tindak lanjut yang dapat dievaluasi bersama DPRD.

Pembahasan RAPBD 2027 pun didorong berlangsung mendalam melalui rapat kerja komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), dengan agenda dan jadwal yang jelas.

***