Denpasar, Balikonten.com – Partai Golkar Bali, menolak dihapuskannya tenaga kontrak di Bali.
Sikap itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali dalam pembahasan KUA/PPAS 2023 pada 5 agustus 2022 di ruangan Rapat Gabungan DPRD Bali.
Selain menolak penghapusan tenaga kontrak, Sugawa mengusulkan agar Pemerintah agar honor tenaga kontrak dipasang dianggaran induk 2023.
“Bukan saja tetap dianggarkan, tetapi juga kami menolak dan berjuang agar tenaga kontrak tidak dihentikan kontraknya, sebelum solusi konkrit terhadap bisa di lahirkan kpd mereka,” ujarnya.
Dia berharap, pemerintah konsisten dalam upaya penanganan dampak Covid 19, yakni pemerintah selalu menyarankan kepada pihak swasta untuk tidak melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tujuan agar tidak terjadi pengangguran.
“Untuk itu, sebelum solusi terhadap para tenaga kontrak pemda disiapkan, kami menolak upaya pemerintah untuk memutus hubungan kerja mereka,” ujarnya.
Dia menyebut hal ini sangat penting disuarakan, dalam rangka menunjang kinerja pemerintah daerah maupun upaya meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan. (red)
