Seluruh Fraksi DPRD Bali Dukung Suntikan Modal PKB, Soroti Transparansi Pengelolaan Pusat Kesenian
Seluruh Fraksi DPRD Bali Dukung Suntikan Modal PKB, Soroti Transparansi Pengelolaan Pusat Kesenian/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (15/10).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dihadiri Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.
Agenda utama rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, adalah mendengarkan Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), salah satunya adalah Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (PKB).
Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, turut hadir dalam rapat tersebut. Secara umum, seluruh fraksi di DPRD Bali menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali.
Dukungan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kinerja dan kontribusi PKB dalam pembangunan daerah, serta selaras dengan visi pembangunan Bali berbasis budaya.
Meskipun mendukung, Fraksi-fraksi memberikan sejumlah catatan penting yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Investasi Sosial dan Budaya. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa investasi modal ini bukan semata-mata langkah finansial, tetapi merupakan investasi sosial dan budaya yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Manfaatnya harus dirasakan luas oleh seluruh masyarakat Bali.
Transparansi dan Kelayakan. Beberapa fraksi, termasuk Partai Golkar, menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan investasi. DPRD meminta penjelasan lebih rinci mengenai kelayakan investasi, bagaimana proyek tersebut akan dikelola, serta mekanisme pengawasan agar dana rakyat dapat dimanfaatkan secara maksimal dan menghasilkan return yang seimbang antara keuntungan finansial dan manfaat budaya.
Rapat Paripurna ini menandai fase penting dalam pembahasan pendanaan dan pengembangan Pusat Kebudayaan Bali ke depan, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur besar ini tetap berada dalam koridor akuntabilitas dan memberikan dampak positif bagi kebudayaan dan perekonomian Bali. Pembahasan lanjutan kedua Raperda ini akan diteruskan pada tahap berikutnya bersama Pemerintah Provinsi Bali.
Perbedaan pandangan dan angka yang diusulkan oleh fraksi-fraksi di DPRD Bali ditanggapi oleh Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta dengan komitmen untuk menjaga proses agar tetap sesuai koridor hukum.
Giri Prasta menyebut masukan dari pandangan umum fraksi-fraksi sangat konstruktif dan akan menjadi bahan pertimbangan utama sebelum keputusan final diambil. Ia menjamin bahwa pemerintah provinsi akan melakukan sinkronisasi mendalam untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar.
“Ini pasti akan dilakukan pembahasan. Sebelum mengambil sebuah keputusan, ini harus disinkronkan kembali, jangan sampai keluar daripada regulasi,” kata Giri Prasta di Denpasar, Jumat (17/10/2025).
Penyertaan modal ini menjadi krusial untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing BUMD di tengah iklim usaha yang kompetitif.
BUMD di Bali diharapkan tidak hanya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai agen pembangunan yang mendorong perekonomian lokal. Data kinerja BUMD Bali tahun 2024 menunjukkan adanya kebutuhan untuk penguatan modal demi ekspansi usaha, terutama di sektor pariwisata dan jasa keuangan.
Perdebatan di tingkat DPRD menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah. Beberapa fraksi dikabarkan mengusulkan angka yang lebih rendah dari yang diajukan pemerintah, dengan alasan efisiensi dan mitigasi risiko.
Sebaliknya, pihak lain mendukung suntikan modal yang lebih besar untuk akselerasi bisnis.
Menurut Giri Prasta, semua pandangan tersebut akan dibahas secara transparan bersama pihak legislatif. Proses ini menjadi cerminan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana setiap kebijakan strategis, terutama yang menyangkut alokasi anggaran besar, harus melalui kajian dan pembahasan yang komprehensif.
Keputusan akhir akan diambil dengan mempertimbangkan kesehatan fiskal daerah dan potensi manfaat jangka panjang bagi BUMD tersebut.
