Golkar Bali Tolak Penghapusan Tenaga Kontrak, Begini Alasan Logisnya

 Golkar Bali Tolak Penghapusan Tenaga Kontrak, Begini Alasan Logisnya

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali dalam pembahasan KUA/PPAS 2023 pada 5 agustus 2022 di ruangan Rapat Gabungan DPRD Bali.

Denpasar, .com – , menolak dihapuskannya tenaga kontrak di Bali.

 

Sikap itu diungkapkan Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry yang juga Ketua DPD I Partai Provinsi Bali dalam pembahasan KUA/PPAS 2023 pada 5 2022 di ruangan Rapat Gabungan .

 

Selain menolak penghapusan tenaga kontrak, Sugawa mengusulkan agar Pemerintah agar honor tenaga kontrak dipasang dianggaran induk 2023.

 

“Bukan saja tetap dianggarkan, tetapi juga kami menolak dan berjuang agar tenaga kontrak tidak dihentikan kontraknya, sebelum konkrit terhadap bisa di lahirkan kpd mereka,” ujarnya.

 

Dia berharap, pemerintah konsisten dalam upaya penanganan dampak 19, yakni pemerintah selalu menyarankan kepada pihak swasta untuk tidak melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tujuan agar tidak terjadi pengangguran.

 

“Untuk itu, sebelum solusi terhadap para tenaga kontrak pemda disiapkan, kami menolak upaya pemerintah untuk memutus hubungan kerja mereka,” ujarnya.

 

Dia menyebut hal ini sangat penting disuarakan, dalam rangka menunjang kinerja pemerintah daerah maupun upaya meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan. (red)

 

IKUTI KAMI DI GOOGLE NEWS UNTUK INFORMASI LEBIH UPDATE

error: Content is protected !!