Mayoritas Tunggal Picu Indeks Demokrasi di Bali Anjlok, Golkar Gugah Parpol Adu Gagasan

Denpasar, Balikonten.com – Di tengah gencarnya pembangunan secara fisik yang fundamental, Bali justru dihadapkan tantangan baru di tengah pandemi yakni anjloknya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan wakilnya, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace.

Pada tahun 2018, IDI di Bali berada di peringkat kedua di Indonesia, namun turun drastis ke peringkat empat di tahun 2019. Pada tahun 2020 kembali turun menjadi posisi ke delapan di Indonesia.

Kondisi itu terungkap dari webinar DPD Golkar Bali yang digelar langsung dan luar jaringan pada Minggu (28/11) di Kantor DPD Golkar Provinsi Bali, Jl. Surapati, Denpasar. Kegiatan itu turut diikuti secara daring oleh Wagub Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace.

Diskusi yang dipandu Dewa Suamba Negara itu menampilkan sejumlah narasumber dari lembaga terkait. Seperti Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Lidartawan S.TP.,M.P, Plt Ka Kesbangpol Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi.

Ketua DPD Golkar Bali yang juga Wakil Ketua DPR Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry, akademisi Undiknas Dr. Drs. Nyoman Subanda, Kepala BPS Bali Hamif Yahya S.Si, M.Si, dan Anggota Bawaslu Bali Ir. Ketut Sunadra M.Si.

Dalam paparannya, Sugawa Korry menyebut turunnya peringkat IDI di Bali merupakan dampak dari kekuasaan mayoritas tunggal oleh salah satu partai politik, yaitu PDIP.

“Ada beberapa yang menyebabkan (Indeks Demokrasi menurun), ini harus kita jaga dan perbaiki, yang kita harapkan demokrasi yang indah dan bermartabat. Padangan kita bagaimana keseimbangan kekuatan sosial politik bisa terwujud di Bali,” terang politisi berdarah Buleleng ini.

Menurutnya, demokrasi yang menjadi acuan bersama yakni berhasil mewujudkan peningkatan kesehahteraan rakyat. Untuk itu, dia mengajak masyarakat pintar dan bijak menggunakan hak pilih, sehingga terjadi keberimbangan.

“Di Bali yang benar dan baik, itu. Ketika satu partai di eksekutif, maka berilah kesempatan kepada partai lain di legislatif, sehingga terjadi kontrol sosial yang sehat,” urainya.

“Sekarang ada tanda-tanda yang tidak bagus. Karena jaman orde baru, kita tidak setuju mayoritas tunggal baru terwujud di Bali,” sambungnya.

Menurutnya kekuatan mayoritas tunggal itu menghilangkan demokrasi, salah satunya terkait penetapan APBD. “Ini berpotensi melanggar hukum karena tidak sejalan dengan Surat Edaran KPK No 8 Tahun 2021.

Dia mengajak semua pihak agar tidak berpuas diri dengan demokrasi seperti saat ini. Kata Sugawa, jka keseimbangan kekuatan sosial politik menjadi pijakan partai politik dan politisi, maka yang terjadi adalah adu ide dan gagasan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan daerah.

Ide dan gagasan itu yang akan menjadi bahan bagi masyarakat untuk memberikan penilaian. Hal itu menurutnya bisa terwujud dengan cara menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang baik.

“Jadi menyongsong keseimbangan kekuatan sosial politik yang sehat di Bali melalui adu ide dan gagasan, dan penyiapan SDM yang memadai dan partai Golkar sangat siap untuk itu,” pungkasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Hanif Yahya, S.Si.,M.Si. menyebut saat ini IDI Bali pada posisi sedang, yang pada tahun 2019 lalu sempat di posisi baik.

Dari laporan BPS Bali, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali 2019 tercatat sebesar 81,38 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan 0,99 poin dibandingkan dengan angka IDI Bali 2018 yang tercatat sebesar 82,38.

Sementara, Akademisi Undiknas Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.S.i., menilai peringkat IDI Bali bisa diperbaiki dengan beberapa hal.

Pertama dengan membangun good governance. Kedua, membangun trust atau kepercayaan masyarakat. Ketiga, menguatkan toleransi dan ikatan multikulturalisme. Keempat, melalui penguatan peran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kelima, meningkatkan kualitas politisi dan pejabat publik melalui partai politik. Keenam, optimalisasi fungsi partai politik (political education, recruitment politic, dan political articulation).

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengakui ada sejumlah permasalahan IDI Bali.

Pertama, belum maksimalnya pemanfaatan IT. Kedua, optimalisasi DPRD sebagai penampung aspirasi. Ketiga, kriteria pengukuran penentuan aspek, variabel dan indikator kurang peka terhadap dinamika demokrasi. Keempat, belum optimalnya pendidikan politik disamping pola pendidikan masih konvensional juga dukungan penganggaran yang masih minim. Kelima, belum optimalnya kinerja Pokja IDI. (red)

IKUTI KAMI DI GOOGLE NEWS UNTUK INFORMASI LEBIH UPDATE