Kemenkes Dorong Peningkatan Kesejahteraan Nakes dan Akselerasi Spesialisasi Medis
Wamenkes Soroti Beban Finansial BPJS: Ratusan Ribu Pasien Cuci Darah Gerus Keuangan Negara/balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen memperjuangkan peningkatan kesejahteraan serta pemerataan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh pelosok tanah air.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan bahwa investasi terbesar dalam sistem kesehatan nasional bukan terletak pada infrastruktur fisik, melainkan pada pengembangan kualitas serta apresiasi finansial bagi para dokter, perawat, dan bidan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Ngoerah Fit and Fun Screening di Amphitheater Living World Denpasar, Bali, Jumat (6/11/2026).
Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus menyatakan bahwa kualitas dan keberadaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan jauh lebih bernilai dibanding kemegahan bangunan rumah sakit. Menurutnya, proses membentuk seorang dokter umum hingga dokter spesialis membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit.
“Kita ini lebih berharga dan lebih mahal dari gedung-gedung ini. Membangun gedung rumah sakit bisa selesai dalam kurun satu tahun, tetapi membentuk dokter spesialis tidak mungkin selesai hanya dalam waktu dua tahun,” ujar Benjamin.
Guna menjaga kualitas pelayanan dan mendorong pemerataan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), Kementerian Kesehatan tengah memperjuangkan kenaikan nilai jasa medis serta insentif bulanan bagi para tenaga medis. Wamenkes menilai insentif bagi dokter spesialis di daerah perbatasan yang saat ini berada di kisaran Rp30 juta perlu ditingkatkan secara signifikan.
“Saya bilang ke Pak Menkes, dokter yang bertugas di wilayah 3T minimal kita naikkan insentifnya menjadi Rp50 juta hingga Rp60 juta per bulan. Kalau bukan kita di Kementerian Kesehatan yang memperjuangkan kesejahteraan nakes, tidak mungkin kita berharap kementerian lain yang menolong,” jelasnya.
Selain insentif, Kemenkes juga mendorong percepatan program fellowship bagi para dokter spesialis agar kebutuhan dokter keahlian khusus seperti spesialis ortopedi dan traumatologi (Sp.OT), paru, kardiologi, hingga obgyn, dapat segera terpenuhi di kabupaten-kabupaten terpencil tanpa harus menunggu masa pendidikan formal SP-2 yang terlampau lama.
Langkah ini diambil menyusul fakta bahwa pembangunan rumah sakit baru di berbagai daerah perbatasan telah rampung hingga 100 persen, namun pengisian SDM spesialis di fasilitas tersebut baru menyentuh angka 30 hingga 40 persen.
***
