Dorong Transfer Keadilan Fiskal, DPRD Bali Desak Solusi Ketimpangan Ekonomi dan Evaluasi Megaproyek
Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali, Demokrat-NasDem Soroti Belanja Modal Anjlok 58%, Pertamina Dituntut Ganti Rugi Krisis BBM/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Polarisasi pertumbuhan ekonomi Bali yang menumpuk hingga 80 persen di wilayah Bali Selatan (Badung, Denpasar, Gianyar) menjadi perhatian utama jajaran pimpinan DPRD Provinsi Bali yang dipimpin Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya dalam pembahasan RAPBD 2027.
Jajaran legislatif mendesak langkah terobosan untuk mengikis ketimpangan pembangunan dengan wilayah Bali Utara, Barat, dan Timur. Data BPS mencatat ekonomi Bali tumbuh 5,82%. Namun, pertumbuhan tersebut didominasi Kabupaten Badung (6,26%) dan Kota Denpasar (6,11%), sedangkan wilayah luar seperti Jembrana (5,26%) dan Karangasem (5,25%) tertinggal.
Jika dicermati dari sisi pendapatan, target pertumbuhan ekonomi 5,60% hingga 6,40% tersebut memang searah dengan data historis BPS Bali yang mencatat pertumbuhan Triwulan II 2026 berada di angka 5,78% secara year-on-year. Namun, catatan BPS juga memberikan sinyal lampu kuning, yakni struktur pertumbuhan kita masih didominasi secara mutlak oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang menyedot porsi hingga 20,95% terhadap PDRB. Konsekuensinya, target PAD sebesar Rp 4,5 triliun lebih yang dipatok eksekutif menjadi sangat rentan dan mengalami ketergantungan ekstrem terhadap fluktuasi pariwisata global dan pajak kendaraan bermotor.
Fraksi Partai Golkar menawarkan empat solusi taktis, di antaranya reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Hotel dan Restoran (PHR) melalui skema Transfer Keadilan Fiskal wajib dari kabupaten kaya ke daerah miskin.
Selain itu, Golkar mendesak percepatan Tol Mengwi-Gilimanuk serta penetapan moratorium (penghentian sementara) pembangunan hotel baru di Selatan.
“Kita harus memutus ketergantungan ekstrem pada pariwisata Selatan. Perlu insentif bagi investor yang membangun industri hijau di Bali Utara, Barat, dan Timur,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, I Wayan Gunawan.
Di samping masalah ketimpangan wilayah, fraksi-fraksi dewan memberikan catatan tebal terhadap keberlanjutan megaproyek daerah seperti Kawasan Suci Besakih, Turyapada Tower di Buleleng, dan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung.
Fraksi Gerindra-PSI melalui Gede Harja Astawa mendesak agar setiap pembangunan infrastruktur besar memaparkan skema pemanfaatan dan biaya operasional secara transparan.
“Setiap proyek strategis harus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi rakyat, bukan sekadar meninggalkan bangunan megah yang membebankan biaya pemeliharaan pada APBD. Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan agar tidak ada proyek mangkrak atau pemborosan anggaran,” tegas Gede Harja.
***
