Gerindra Soroti Isu Kenaikan UMP Bali, Gede Harja: Jangan Sekadar Naik di Atas Kertas Saja

DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Isu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali kembali menjadi perhatian. Ketua Fraksi Gerindra-PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, I Gede Harja Astawa, mengingatkan agar kebijakan pengupahan tidak berhenti pada persoalan menaikkan nominal upah, tetapi harus benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja.

Menurut Harja, kenaikan upah memang penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya hidup.

Namun, pemerintah juga harus melihat kondisi riil perekonomian Bali, terutama kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pengupahan.

“Jangan sampai kita hanya melihat angka kenaikannya. Yang paling penting adalah apakah setelah upah naik, kesejahteraan pekerja benar-benar meningkat,” kata Harja.

Ia menilai persoalan upah di Bali jauh lebih kompleks dibanding sekadar menentukan angka UMP.

Tingginya biaya hidup, harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal hingga transportasi menjadi faktor yang ikut menentukan apakah upah yang diterima pekerja benar-benar mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.

Di sisi lain, Harja mengingatkan agar kebijakan kenaikan upah tidak justru menciptakan persoalan baru bagi dunia usaha.

Menurutnya, sektor usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, memiliki kemampuan finansial yang berbeda dengan perusahaan besar.

Karena itu, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha sekaligus perlindungan terhadap pekerja.

“Jangan sampai kebijakan menaikkan upah justru membuat perusahaan kesulitan mempertahankan tenaga kerja. Kalau usaha tutup atau melakukan pengurangan karyawan, yang paling terdampak juga masyarakat pekerja,” ujarnya.

Harja mendorong pemerintah memperkuat dialog antara pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam menentukan kebijakan pengupahan.

Menurutnya, penetapan upah seharusnya tidak menjadi keputusan sepihak, melainkan lahir dari kajian yang objektif terhadap kondisi ekonomi Bali.

Terlebih Bali memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan sektor-sektor turunannya.

Perubahan kondisi industri pariwisata akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan banyak perusahaan dalam membayar tenaga kerja.

Karena itu, Harja menilai pemerintah harus berani melihat persoalan secara lebih menyeluruh.

“Yang kita cari bukan sekadar angka UMP yang tinggi, tetapi bagaimana pekerja sejahtera, dunia usaha tetap hidup, dan ekonomi Bali terus bergerak,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan UMP tidak otomatis menyelesaikan persoalan kesejahteraan. Jika kenaikan upah tidak diikuti peningkatan produktivitas, kualitas pekerjaan, pengendalian biaya hidup dan penciptaan lapangan kerja, maka kenaikan nominal tersebut berpotensi kehilangan makna.

Harja berharap pembahasan UMP Bali ke depan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan antara pekerja dan pengusaha.

Menurutnya, pemerintah harus berada di tengah dengan menghadirkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

“Pekerja harus mendapatkan upah yang layak, tetapi pengusaha juga harus diberikan ruang untuk berkembang. Kalau keduanya sehat, ekonomi Bali juga akan sehat,” katanya.

***