Dukung Tambahan Anggaran Kementerian Koperasi, Demer: Benteng Penekan Oligarki dan Kapitalisme
Sumarjaya Linggih alias Demer, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Anggota Komisi VI DPR RI dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih, mendukung penuh usulan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian Koperasi RI Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Politisi yang akrab disapa Demer ini menilai penambahan anggaran sangat krusial mengingat peran strategis koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tengah ancaman sistem ekonomi yang semakin kapitalistik. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini memperlebar jurang ketimpangan dan gini rasio di Indonesia.
“Saya sangat mendukung penambahan anggaran Kementerian Koperasi ini karena koperasi adalah harapan kita hari ini. Kondisi Indonesia yang kapitalistik membuat jurang kemiskinan dan gini rasio semakin lebar. Harapannya ada di koperasi, apalagi ini amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945,” ujar Demer dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Demer menegaskan bahwa keberadaan koperasi menjadi pilar utama untuk mencegah arah perekonomian bangsa bergeser menuju oligarki. Ia mengingatkan bahwa masyarakat di tingkat bawah belum memiliki kesetaraan dalam hal pendidikan maupun kemampuan finansial untuk bersaing secara bebas.
“Tugas Kementerian Koperasi ini sangat berat, jangan dianggap biasa. Koperasi bertugas mengurangi oligarki dan menahan arus kapitalisme. Sebab, jika ekonomi dibiarkan kapitalistik, arahnya pasti ke oligarki karena rumus kapitalisme adalah oligarki,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh hanya berfokus pada angka pertumbuhan semata, tetapi wajib berjalan selaras dengan pengembangan sumber daya manusia (human development), pengembangan sosial (social development), pemerataan, serta keberlanjutan (sustainability).
Demer juga mengapresiasi kebijakan strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas melalui peran aktif koperasi. Kehadiran program seperti KDKMP dinilai menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah.
“Ini kunci dan tonggak sejarah yang dilakukan Presiden Prabowo. Banyak program ketahanan energi dan pangan yang menjadi tonggak sejarah untuk mengurangi gini rasio. Kita mulai bergeser dari arah kanan kapitalistik menuju ekonomi sosial yang sesuai dengan Pancasila,” tuturnya.
Menutup pandangannya, legislator asal Bali ini mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan memiliki arti jika tidak melibatkan partisipasi luas dari masyarakat dan tidak melahirkan pelaku-pelaku ekonomi baru di tingkat bawah.
***
