Soal Ambil Alih Perbaikan Jalan Provinsi, Bupati Adi Arnawa: Kami Pertimbangkan dan Tunggu Arahan Gubernur
Gaji Pekerja Ditunggak 3 Bulan hingga Sampah Menumpuk, Pemkab Badung Turun Tangan Atasi Masalah TPS3R Sempidi/ balikonten
MANGUPURA, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Kabupaten Badung kembali mempertimbangkan langkah strategis untuk mengambil alih perbaikan sejumlah ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Bali yang mengalami kerusakan di wilayahnya, seperti Jalan Raya Canggu dan jalur menuju Tanah Lot. Langkah ini dipertimbangkan demi menjaga kelancaran akses pariwisata serta kenyamanan masyarakat dan wisatawan.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung pada Selasa (21/7).
Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa pola intervensi anggaran Kabupaten Badung terhadap jalan provinsi bukanlah hal baru. Pemkab Badung sebelumnya tidak pernah membeda-bedakan status kewenangan jalan jika nilainya sangat mendesak (urgent) bagi masyarakat dan pariwisata.
Rekam jejak pengambilalihan perbaikan jalan provinsi juga pernah sukses dilakukan Pemkab Badung pada tahun 2024 untuk ruas jalan dari Sibang menuju Petang saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Badung.
“Ya memang sebenarnya Kabupaten Badung ini kan sudah melakukan hal itu. Nah terbukti contoh misalnya dari Sibang menuju Petang tahun 2024, sudah kita danai sekian miliar kan. Saya ingat waktu itu jadi Sekda, kita sudah lakukan. Saat ini pun, saya sedang punya pemikiran seperti itu,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Bupati juga mengapresiasi peran media massa yang aktif mempublikasikan hasil peninjauan lapangan terkait pembuatan jalan di Lingkar Barat. Menurutnya, pemberitaan tersebut memberikan dampak yang sangat positif terhadap persepsi publik dan iklim investasi.
“Terima kasih juga teman-teman media sudah mempublikasikan hasil peninjauan kami. Jadi ternyata dampaknya luar biasa, banyak wisatawan yang memberikan apresiasi. Termasuk mudah-mudahan ini benar, investasi akan mulai masuk lagi, jadi ada semacam trust ini,” jelasnya.
Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur tanpa harus menunggu akumulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memakan waktu lama, Pemkab Badung memanfaatkan skema pinjaman anggaran.
demi menyentuh hal-hal prinsipil yang berdampak langsung pada keberlangsungan pariwisata.
“Karena ini urgen sekali, makanya kami lakukan. Kalau kami masih menunggu PAD kan kemungkinan ini akan lama,” terang Adi Arnawa.
Tahap Pertama pemulihan infrastruktur dimulai di wilayah Selatan, seperti proyek Jalan Lingkar, kawasan Melasti, Labuan Sait, serta kawasan Kuta Utara. Memasuki tahun 2027, arah pembangunan infrastruktur akan digeser ke wilayah tengah, mencakup jalur Gatot Subroto (Gatsu) menuju Canggu, Mengwitani, hingga Werdhi Bhuwana. Berdasarkan kalkulasi tim Pemkab Badung, kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan saja mencapai Rp2 triliun.
“Ini perlu uang banyak juga, malah dari segi hitungan kami kemarin itu perlu uang Rp2 triliun untuk pembebasan lahan saja,” tambahnya.
Terkait desakan masyarakat dan saran media untuk segera membenahi jalur Canggu hingga akses ke Tanah Lot, Pemkab Badung akan mengkaji kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu.
“Kalau memang ada uang lebih, kenapa tidak? Karena bagaimanapun juga ini kan akses pariwisata juga ke Tanah Lot, kita sudah pertimbangkan,” paparnya.
Mengenai koordinasi dengan Pemprov Bali, di mana Badung juga menyetorkan kontribusi sebesar 10% ke provinsi, Bupati menyatakan sangat memahami bahwa Pemerintah Provinsi Bali juga memiliki prioritas pembangunan strategis lainnya.
“Bapak Gubernur juga punya program-program strategis yang lain ya, atau mungkin sebaliknya kami di Badung disuruh mengerjakan, kita tidak tahu ya. Lihat nanti lah, yang penting apapun itu sudah masuk dalam pertimbangan kami. Dari dulu kita berpikir tidak pernah membedakan bahwa ini jalan provinsi. Kalau memang itu urgent, kita akan lakukan,” pungkasnya.
