Soroti Kemacetan dan Jalan Rusak Canggu–Tanah Lot, DPRD Badung Minta Pemprov Bali Turun Tangan
Kurangi Kemacetan Di Pecatu, Dishub Badung Mulai Terapkan Rekayasa Lalu Lintas/ balikonten
MANGUPURA, BALIKONTEN.COM – Jalur pariwisata strategis Canggu–Tanah Lot kini menjadi sorotan tajam. Selain masalah kemacetan lalu lintas yang kian parah, kerusakan fisik infrastruktur di ruas jalan berstatus Jalan Provinsi Bali tersebut terus dikeluhkan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan.
Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Gede Aryanta, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk segera memberikan perhatian serius. Politisi Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa pemeliharaan jalan secara reguler merupakan kewajiban penuh Pemprov Bali selaku pemilik kewenangan atas ruas jalan tersebut.
“Selain sering terjadi kemacetan, kondisi fisiknya sudah sangat memprihatinkan dan butuh penanganan segera. Lagipula, Badung menyetor 10 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke provinsi, yang salah satunya sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur jalan,” ujar Aryanta, Selasa (21/7).
Selain kondisi permukaan jalan yang rusak, Aryanta juga menyoroti nihilnya fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di sepanjang jalur emas pariwisata tersebut.
“Jalur Canggu–Tanah Lot ini belum dilengkapi trotoar. Di satu sisi Canggu tumbuh pesat sebagai destinasi wisata favorit, tetapi di sisi lain infrastruktur dasarnya, terutama jalan, masih sangat jauh dari kata memadai,” tegasnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung belum bisa mengambil alih perbaikan jalan tersebut, meski opsi tersebut sempat muncul ke permukaan.
“Ada pemikiran ke arah itu (mengambil alih), tetapi perbaikan tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar,” kata Adi Arnawa usai menghadiri rapat DPRD.
Mantan Sekda Badung ini menjelaskan bahwa Pemkab Badung saat ini fokus mengalokasikan anggaran untuk proyek strategis daerah lainnya. Prioritas utama daerah saat ini terpusat pada pembangunan dan pelebaran beberapa ruas jalan prioritas serta proyek jalan lingkar selatan.
“Ini sangat mendesak dan butuh dana besar. Bahkan sebelumnya sudah pernah kami sampaikan bahwa kita mengupayakan skema pinjaman,” tambah Adi Arnawa mengenai pembangunan infrastruktur di kawasan Badung Selatan.
Terkait kontribusi 10 persen PAD Badung yang disetor ke tingkat provinsi, Adi Arnawa memilih untuk tidak berkomentar terlalu jauh ataupun mengintervensi kewenangan Pemprov Bali.
“Nanti silakan kebijakan dari Pak Gubernur. Saya tidak mau terlalu banyak mengintervensi, karena Pak Gubernur tentu memiliki program-program strategis lainnya. Namun jika sebaliknya Pemkab Badung yang ditugaskan mengerjakan, kita lihat saja nanti dinamikanya,” pungkasnya.
***
