Banyak Sekolah Minim bahkan Nihil Siswa Baru, Pemprov Bali siapkan Skema Regrouping
PANRB Beri Lampu Hijau ASN Antar Anak Sekolah, Jam Kerja Dibikin Fleksibel/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Fenomena sekolah dasar yang kekurangan, bahkan nihil siswa baru di beberapa wilayah di Bali, memicu perhatian serius dari pemerintah provinsi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa langkah evaluasi total kini tengah berjalan. Salah satu opsi konkret yang disiapkan adalah kebijakan penggabungan sekolah atau regrouping. Hal tersebut diungkap Wagub Giri Prasta usai menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPRD Bali pada Selasa (14/7).
Wagub Giri Prasta mengatakan, minimnya siswa di sekolah tertentu sering kali dipengaruhi oleh sebaran sekolah lain di wilayah desa yang sama, yang kapasitas kelasnya sudah terakomodir berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik.
Untuk mengatasi ruang kelas yang kerap kosong—di mana ada sekolah yang memiliki kelas satu namun tidak memiliki kelas dua—Pemprov Bali tengah menggodok rencana regrouping. Sekolah yang digabungkan nantinya akan dialihfungsikan menjadi fasilitas umum lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, sekolah penerima akan diperkuat, termasuk dengan pembangunan Ruang Kelas Baru atau RKB.
“Maka evaluasi yang kita lakukan ke depan, kemungkinan besar kita akan melaksanakan salah satunya adalah regrouping. Kita akan memfungsikan sekolah itu menjadi fasilitas umum yang lain, sehingga sekolah yang sudah ada yang lain ini kita perkuat lagi, bahkan kita akan bangunkan untuk RKB-nya, ruang kelas baru,” ujar Wagub Giri Prasta.
Terkait nasib para tenaga pengajar pasca-penggabungan sekolah, Giri Prasta menjamin tidak akan ada guru yang telantar. Kebijakan regrouping dipastikan tetap menampung seluruh guru yang ada.
Terlebih, Bali saat ini masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga pendidik, yang selama ini dibantu melalui skema dana BOS. Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Bali juga mewacanakan pemberian insentif tambahan bagi guru, khususnya mereka yang ditugaskan di wilayah-wilayah terpencil agar kesejahteraan mereka tetap layak dan merata.
***
