DPRD Badung Sepakati Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026, Tiga Faksi Soroti Ekspansi Belanja Infrastruktur, Risiko Defisit, hingga Mitigasi Sektor Pariwisata
DPRD Badung Sepakati Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026, Tiga Faksi Soroti Ekspansi Belanja Infrastruktur, Risiko Defisit, hingga Mitigasi Sektor Pariwisata/ balikonten
MANGUPURA, BALIKONTEN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Puspem Badung, Jumat (11/9/2026).
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung tersebut menandai penetapan postur belanja daerah yang membengkak hingga Rp13,08 triliun. Kendati seluruh fraksi menyetujui Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda setelah dievaluasi Gubernur Bali, legislatif menyertakan sejumlah catatan kritis dan masukan konstruktif.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, Gusti Anom Gumanti, menyampaikan bahwa seluruh fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Golkar, pada prinsipnya menyepakati ranperda tersebut.
“Dari ketiga fraksi itu dapat saya simpulkan bahwa tentang Rancangan APBD Perubahan 2026 ini, semua fraksi dapat menyetujui. Yang kedua, tentu sebagai lembaga legislatif pasti ada saran dan catatan. Saya kira semuanya konstruktif untuk pembangunan di Badung, terutama yang berhubungan dengan pariwisata serta penekanan infrastruktur di wilayah pariwisata kita,” ujar Anom Gumanti.
Ia menambahkan, lembaga legislatif memberikan penekanan khusus pada pembenahan infrastruktur di wilayah utara, selatan, hingga kawasan pariwisata Kuta, serta langkah antisipasi ancaman kebakaran akibat kemarau panjang.
“Mengingat hari ini sampai bulan November adalah kemarau panjang dan melihat kejadian sebelumnya banyak terjadi kebakaran, kami tekankan agar pemerintah terutama OPD teknis selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aparat di bawahnya supaya hal itu tidak terjadi lagi,” tambah Anom Gumanti.
Dalam pandangan umum fraksi, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan empat poin strategis, yakni penertiban keindahan kawasan pariwisata dan disiplin aparatur, aturan penggunaan bahan atap bangunan rawan kebakaran, penataan infrastruktur jalan di Kuta Selatan, serta penguraian kemacetan di jalur Mengwi – Kapal – Sempidi.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan, trotoar, dan utilitas di kawasan Samigita (Seminyak, Legian, Kuta) sesuai dokumen Strategic Management Plan for Kut (SMPK) 2016 yang berfokus pada aspek facility, safety/security, service, dan environment.
Fraksi Partai Golkar turut memberikan catatan kritis mengenai pergeseran Belanja Modal. Golkar menyoroti lonjakan Belanja Modal Tanah yang bertambah Rp1,48 triliun, sementara Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi justru turun Rp254,45 miliar. Golkar menegaskan keberhasilan Perubahan APBD 2026 diukur dari hasil nyata (output dan outcome), peningkatan aset produktif, serta kualitas pelayanan publik tanpa membebani keuangan daerah di masa depan.
Menanggapi pandangan umum tersebut, Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa eksekutif berkomitmen penuh melakukan pembenahan fundamental. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran infrastruktur yang mencapai 59,23 persen dari total belanja daerah.
Dari sisi pendapatan, terjadi peningkatan performa dari Rp10,3 triliun pada APBD Induk menjadi Rp10,5 triliun pada Perubahan APBD 2026, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp9,5 triliun menjadi lebih dari Rp9,7 triliun.
“Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung sepakat dan mendukung langkah kami terkait pengalokasian anggaran yang lebih banyak bertumpu pada sektor infrastruktur. Total biaya yang kita gelontorkan untuk infrastruktur sekitar 59,23 persen dari total belanja. Ini menunjukkan komitmen kami untuk menjawab keluhan wisatawan dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Badung,”* ungkap Bupati Adi Arnawa.
“Terkait kawasan Kuta, Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa Pemkab Badung sebenarnya sudah melakukan beautifikasi dengan penataan pedestrian, penataan utilitas, serta penurunan kabel-kabel agar citra Kuta sebagai ikon pariwisata kembali bangkit. “Namun tentu ini memerlukan sinergitas dan kolaborasi bersama masyarakat serta Desa Adat Kuta,” jelasnya.
Bupati Adi Arnawa juga merespons catatan dewan mengenai realisasi fisik semester pertama yang masih menyisakan sekitar 30 persen pekerjaan. Pihaknya telah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku koordinator dan eksekutor bersama para Kepala OPD untuk menggenjot penyerapan anggaran pada semester kedua, terlebih menjelang masuknya musim hujan.
Selain penataan fisik, Pemkab Badung secara paralel mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa. Bupati meminta dukungan media untuk menyebarluaskan informasi kuota beasiswa S1 agar terserap optimal oleh masyarakat.
“Kami mengalokasikan 1.205 kuota untuk jenjang S1. Saya mengimbau masyarakat Badung yang memenuhi persyaratan agar segera mendaftar sehingga kuota ini tidak terbuang sia-sia. Pak Sekda juga sudah berkoordinasi secara internal dengan dinas terkait untuk melakukan akselerasi program ini,” pungkas Bupati Adi Arnawa.
***
