Komisi IX DPR RI Dukung Kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis, Tutik Kusuma Wardhani Beri Catatan Kritis Soal Tata Kelola Anggaran
Tutik Kusuma Wardhani Beri Catatan Kritis Soal Tata Kelola Anggaran/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah terus menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Menanggapi dinamika tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani, menyatakan bahwa posisi Komisi IX berada di tengah-tengah sebagai pengawas untuk memastikan program nasional ini berjalan sesuai jalur yang tepat.
“Kami di Komisi IX melihat program ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan,” ujar Tutik Kusuma Wardhani saat diwawancarai di sela-sela perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di BKKBN Bali, pada Kamis (9/7/2026).
Menurut Tutik, Badan Gizi Nasional merupakan mitra kerja langsung dari Komisi IX. Dari hasil pengawasannya di lapangan, ia menilai program MBG memiliki dampak ganda (multiplier effect) yang sangat besar bagi perputaran ekonomi di tingkat bawah melalui keberadaan dapur-dapur MBG di setiap desa.
“Dapur MBG itu harus belanja ke masyarakat desa. Siapa mereka? Petani, peternak, dan nelayan. Selama ini mereka berjuang keras memasarkan hasil buminya. Sekarang, dengan adanya program ini, hasil produksi mereka langsung diserap oleh dapur desa tanpa harus bersusah payah menunggu di pasar,” jelas legislator asal Bali tersebut.
Mengenai mekanisme penyerapan hasil pertanian agar tidak merugikan pihak bawah, Tutik memastikan bahwa harga beli dari dapur MBG mengacu pada standardisasi regulasi yang adil.
“Jadi harga sudah ditentukan, harus berpatokan dengan harga yang telah ditentukan dinas perdagangan,” tambahnya.
Dari sisi penerima manfaat, Tutik menggarisbawahi kondisi riil anak-anak sekolah di pedesaan yang seringkali pergi ke sekolah tanpa membawa bekal, bahkan dalam kondisi lapar. Kondisi gizi yang kurang prima ini dinilai sangat menghambat proses penyerapan pelajaran di kelas.
Melalui menu dengan kadar gizi seimbang yang disediakan MBG, diharapkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak didik dapat meningkat. Selain itu, Tutik melihat ada nilai sosial yang kuat dari program makan bersama ini.
“Makan bersama ini menumbuhkan rasa kebersamaan tanpa membeda-bedakan status sosial antara yang kaya dan miskin. Bahkan, anak-anak yang tadinya tidak suka sayur menjadi terstimulasi untuk makan sayur karena melihat teman-temannya,” ungkapnya.
Meskipun sepakat untuk melanjutkan program MBG karena fungsinya yang krusial—sebagaimana yang juga diterapkan di negara-negara maju—Tutik Kusuma Wardhani memberikan catatan kritis dan teguran keras terkait tata kelola anggaran keuangan program yang sempat bermasalah sebelumnya.
Ia menyoroti adanya temuan anggaran yang tidak tepat sasaran, termasuk isu korupsi dan pembelanjaan aset yang tidak relevan dengan kebutuhan operasional program.
“Saya sangat tidak apresiasi tentang korupsi, terutama pembelian sepeda motor yang tidak ada relevansinya dengan kebutuhan makan bergizi,” tegas Tutik.
Ia menyayangkan bahwa pengeluaran tersebut tidak dilaporkan secara transparan ke Komisi IX. “Kami tidak tahu, karena yang dilaporkan hanya pengeluaran gelondong. Kami pikir, kalau semua dapur di Indonesia sudah operasional, wajar itu dengan dana itu. Tetapi yang terjadi, ada pembelian-pembelian yang tidak ada relevansinya,” lanjutnya.
Guna mengantisipasi adanya kualitas makanan yang tidak sesuai standar atau kasus penyelewengan bahan pangan (seperti kualitas daging ayam atau beras yang buruk), Tutik meminta seluruh lapisan masyarakat ikut bergerak melakukan pengawasan secara masif.
“Pengawasan itu bisa dilakukan oleh saya sebagai anggota DPR, hingga masyarakat secara luas. Saya sudah pastikan kepada pihak sekolah, begitu menerima makanan dari dapur MBG ini, harus betul-betul dipantau. Kalau memang sudah terasa tidak enak, harus dikomplain dapurnya. Saya sudah sampaikan, masyarakat pun berhak untuk mengontrol ini. Karena ini adalah untuk kepentingan kita bersama,” pungkasnya.
***
