Denpasar, Balikonten.com – Tahun 2020 menjadi momentum evaluasi bagi DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Setelah mengusulkan pemecatan terhadap dua kadernya yang sama-sama menjabat anggota DPRD Provinsi, partai berlambang banteng itu kembali mengusulkan pemecatan terhadap tiga kadernya di Kabupaten Bangli kepada Dewan Pengurus Pusat.
Mereka adalah Made Gianyar yang juga Bupati Bangli, Ngakan Kutha Parwata dan istrinya, Sang Ayu Putri Adnyanawati. Demikian dikatakan Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Ketut Suryadi, usai rapat internal pada Senin (12/10) di Gedung DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, di Denpasar.
Politisi yang karib disapa Boping ini menyebutkan DPD memiliki bukti kuat terkait pemecatan tersebut, yang membuktikan bahwa ketiganya melanggar garis partai, khususnya tidak memenangkan pasangan Calon Bupati Bangli dan Calon Wakil Bupati Bangli yang rekomendasi DPP. Dia menyebut hal itu dibuktikan melalui foto berserta keterangan saksi-saksi.
“Gianyar sebelumnya telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Namun sikapnya belum jelas. Kami menunggu sikap, akhirnya ketemu sikap dan foto membela paslon nomor satu (penantang PDIP),” ujar anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali ini.
Kehilangan salah satu kader senior di Bangli, kata Boping, tak berimplikasi besar kepada kekuatan PDIP untuk memenangkan Pilbup di Bangli, yang mengusung Arta-Diar sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Hal itu karena sikap tegas partai untuk mengajukan pemecatan terhadap tiga kader juga didukung kader di Bangli.
“Jangan sampai dia bilang kader PDI untuk membela Paslon nomor satu,” ungkpanya yang saat itu didampingi Sektraris DPD PDIP, Tjokorda Gede Agung; Ketua Fraksi PDIP, Dewa Made Mahayadnya; dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu, I Gusti Ngurah Kesuma Alit Kelakan. Secara demokrasi, Alit Kelakan mengatakan, sikap Made Gianyar tidaklah masalah.
Namun menurutnya sikap itu menunjukkan fatsun politik yang tidak elok dilakukan seorang kader senior, apalagi menikmati jabatan melalui PDI Perjuangan hampir selama 20 tahun. “Apalagi dia bupati. Justru kita yang dizolimi, kami yang dihianati,” ujar anggota DPR RI itu. Boping menambahkan, pengajuan pemecatan itu segera diusulkan ke DPP. (801)
