Sinergi Pusat-Daerah: DPD RI dan Kemenko Perekonomian Godok Strategi Pariwisata dan Pemerataan Ekonomi
Sinergi Pusat-Daerah DPD RI dan Kemenko Perekonomian Godok Strategi Pariwisata dan Pemerataan Ekonomi/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Konsultasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, Hotel Bali Beach, Denpasar, Kamis (2/7/2026). Forum strategis ini mempertemukan jajaran pemerintah pusat dengan para kepala daerah untuk menyelaraskan program pembangunan nasional serta membedah tantangan ekonomi dan pariwisata ke depan.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPD RI, Kanjeng Ratu Hemas. Forum ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, di antaranya Gubernur Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, Provinsi Bali dihadiri langsung Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta.
Wakil Ketua DPD RI, Kanjeng Ratu Hemas menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang komunikasi lintas pemerintahan untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan sekaligus menjembatani aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
“DPD RI memiliki kewenangan untuk menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa yang disampaikan dalam rapat ini juga akan menjadi bahan pembahasan alat kelengkapan dan komite-komite di DPD RI,” ujarnya.
Ratu Hemas menambahkan, melalui pertemuan ini, kementerian tidak hanya memaparkan kebijakan dan program nasional, tetapi juga mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Masukan dari kepala daerah dan anggota DPD RI diharapkan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pemerintah.
Forum ini juga menjadi sangat penting dibahas agar Menko Perekonomian dapat mengetahui situasi riil sekaligus memberikan wawasan kepada DPD dan kepala daerah terkait permasalahan yang ada di daerah.
Ia mengaku bersyukur pertemuan berlangsung lancar dan menghasilkan banyak masukan yang akan ditindaklanjuti bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Kami berharap akan ada pertemuan lanjutan agar berbagai program yang menjadi harapan daerah dapat segera diselesaikan,” katanya.
Di sisi lain, pihak pemerintah pusat menyambut positif dinamika dalam forum tersebut. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan forum ini sangat bagus karena selain dapat menjelaskan kebijakan Kemenko Perekonomian, pusat juga mendapat masukan dari pimpinan DPD RI maupun para kepala daerah.
Menurut Susiwijono, sebagian besar pembahasan mengarah pada sektor-sektor prioritas, terutama pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan karakteristik masing-masing daerah tujuan wisata, serta strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkualitas. Pertumbuhan yang diharapkan bukan sekadar bertumpu pada angka semata, melainkan adanya kualitas pertumbuhan ekonomi yang nyata di masyarakat.
“Ada juga usulan, bagaimana pariwisata juga dapat mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing destinasi. Kemudian hal lain pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan mendorong pemerataan,” katanya.
Kemenko Perekonomian menilai forum konsultasi tersebut sangat produktif karena menghasilkan banyak umpan balik yang konkret untuk bahan evaluasi ke tingkat pusat.
“Kami mendapatkan banyak umpan balik yang sangat konkret. Masukan ini akan kami tindak lanjuti dan dilaporkan secara formal sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pemerintah,” tutur perwakilan Kemenko Perekonomian tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Susiwijono berterimakasih karena pimpinan daerah yang hadir juga pimpinan DPD, banyak memberikan masukan yang konkrit, yang nantinya akan dilaporkan secara formal atau ditindaklanjuti.
Aspirasi spesifik juga datang dari perwakilan tuan rumah. Anggota DPD RI asal Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, memberikan catatan khusus mengenai arah pembangunan kawasan di daerah.
Ia menekankan pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tidak semata-mata bertumpu pada potensi sumber daya material.
“KEK ke depan harus memberikan ruang bagi sumber daya non-material berupa modal budaya yang menjadi kekuatan utama daerah, khususnya Bali,” pungkas Rai Mantra.
