Bali Bersiap Masuk Era Ekonomi Karbon, Koster Tekankan Alam Tak Boleh Jadi Komoditas Semata
Bali Bersiap Masuk Era Ekonomi Karbon, Koster Tekankan Alam Tak Boleh Jadi Komoditas Semata/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Bali sedang memasuki babak baru dalam pengelolaan lingkungan. Hutan, mangrove, padang lamun, sawah organik hingga energi surya mulai dilihat bukan hanya sebagai kekayaan ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi di tengah berkembangnya pasar karbon dan ekonomi hijau.
Namun, Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan agar peluang tersebut tidak membuat alam sekadar diperlakukan sebagai komoditas.
Pesan itu disampaikan Koster saat menghadiri Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026). Dalam paparannya bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi”, Koster menegaskan bahwa pengembangan ekonomi karbon Bali harus tetap berpijak pada filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Bagi Bali, menjaga alam bukan sekadar agenda lingkungan. Alam, manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Karena itu, ketika potensi karbon mulai memiliki nilai ekonomi, pemerintah dituntut memastikan agar keuntungan yang muncul tidak hanya dinikmati investor atau pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bali sendiri memiliki modal ekologis yang cukup besar.
Di kawasan pesisir, terdapat sekitar 2.330 hektare mangrove, dengan 88 persen berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Kedua ekosistem tersebut berpotensi dikembangkan dalam skema blue carbon.
Di daratan, sekitar 52.909 hektare sawah atau 82 persen dari total sawah Bali telah menerapkan sistem pertanian organik. Potensi ini membuka peluang pengembangan soil carbon sekaligus biodiversity credits.
Sementara sektor kehutanan memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, termasuk hutan lindung dan kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting bagi penyerapan karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Bali juga mulai membangun fondasi transisi energi. Sekitar 45 MWp PLTS telah terpasang, disertai 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat serta 302 SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Kumpulan aset tersebut kemudian menjadi dasar Pemprov Bali membuka peluang kolaborasi dalam tiga sektor utama, yakni blue carbon, solar energy dan agricultural carbon.
Untuk energi surya, misalnya, Bali membuka peluang pembangunan PLTS skala besar dengan target tahap awal sekitar 300 MWp dan berpotensi dikembangkan hingga 700–1.200 MWp.
Potensi ekonominya cukup besar. Selain mendukung transisi energi, proyek tersebut dapat membuka peluang renewable energy certificate maupun carbon credit.
Tetapi Koster memberikan garis batas yang tegas.
Pengembangan ekonomi karbon harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi dan tata kelola yang baik. Regulasi pemerintah daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan kepentingan masyarakat tidak tersisih ketika investasi mulai masuk.
Bali ingin menjual nilai ekonomi dari upaya menjaga alam, tetapi tidak ingin menjual alamnya.
Perbedaan cara pandang tersebut menjadi penting karena pasar karbon dan biodiversitas berkembang menjadi sektor ekonomi baru. Tanpa tata kelola yang kuat, nilai ekonomi yang lahir dari kekayaan alam berpotensi tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat lokal.
Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal menilai Bali memiliki modal yang kuat untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas.
Menurutnya, kekuatan Bali tidak hanya terletak pada kekayaan alam, tetapi juga pada perpaduan antara budaya, kebijakan dan masyarakat.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” ujar Rob.
Ia menilai berbagai potensi Bali dapat dikembangkan menjadi proyek karbon dan biodiversitas yang memenuhi standar internasional sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun, kolaborasi multipihak menjadi kunci. Pemerintah, investor, dunia usaha, akademisi, lembaga standar dan masyarakat harus berada dalam ekosistem yang sama agar setiap proyek dapat diukur, diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Bagi Bali, tantangan ke depan bukan lagi sekadar bagaimana menghasilkan carbon credit, tetapi bagaimana memastikan setiap kredit karbon yang lahir dari alam Bali benar-benar mencerminkan upaya menjaga ekosistem.
Di titik inilah visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali diuji dalam wajah ekonomi modern.
Sebab, ekonomi hijau bukan sekadar menghitung berapa ton karbon yang dapat dikurangi atau berapa nilai kredit yang bisa diperdagangkan. Lebih jauh, ukurannya adalah apakah hutan tetap lestari, mangrove tetap hidup, sawah tetap produktif, budaya tetap terjaga dan masyarakat memperoleh manfaat.
Dengan kata lain, Bali sedang mencari formula agar menjaga alam sekaligus menghasilkan kesejahteraan—tanpa menjadikan alam kehilangan makna dan masyarakat kehilangan hak atas ruang hidupnya.
***
