Akselerasi Digitalisasi : Pemprov Bali Siap Terapkan Government Technology
Akselerasi Digitalisasi Pemprov Bali Siap Terapkan Government Technology/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali terus mematangkan langkah strategis dalam mentransformasikan pelayanan publik berbasis digital.
Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang membahas perluasan implementasi Government Technology (GovTech) di seluruh wilayah kerja Pemprov Bali serta pemerintah daerah tingkat II se-Bali.
Pertemuan krusial ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, beserta jajaran terkait di Denpasar.
Penerapan Government Technology berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dan Infrastruktur Digital Publik (DPI) ini dirancang untuk mengintegrasikan puluhan ribu aplikasi pelayanan publik, menyederhanakan birokrasi, serta menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.
Target utamanya adalah mendorong masyarakat memiliki identitas tunggal digital (Digital Single Identity) yang salah satunya akan digunakan untuk akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Bali dipilih sebagai model percontohan nasional berikutnya dalam perluasan transformasi digital ini setelah sukses diuji coba di Banyuwangi.
“Bali satu provinsi dari sekian provinsi yang ada, tapi kami ambil Bali. Di sini ada delapan kabupaten dengan satu kota, sebelumnya Banyuwangi sudah akan menjadi contoh model. Saya kira ini akan membuat Indonesia lebih transparan, lebih efisien, dan target kita, saya sudah lapor ke Bapak Presiden, Oktober tahun ini akan secara nasional diluncurkan,” ujar Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa integrasi ini akan memangkas ego sektoral aplikasi di instansi pemerintah.
“Di dalam Government Technology atau digitalisasi pemerintah berbasis AI akan terintegrasi 27 ribu lebih aplikasi di pemerintahan menjadi satu terpadu. Sehingga pada waktu peluncuran Oktober nanti, kami berharap sudah ada sekitar 150 juta atau 200 juta penduduk Indonesia yang punya identitas tunggal digital,” tambahnya.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan penuh jajaran pemerintah daerah di Bali, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk bergerak cepat melakukan koordinasi lanjutan dan pendataan.
“Digitalisasi pemerintahan terutama untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di tingkat pemerintah supaya terkelola dengan baik, itu akan kami tindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi hari Sabtu ini. Saya kira segera tuntas di kabupaten/kota di Bali,” tegas Wayan Koster.
Melalui komitmen bersama ini, Bali diharapkan mampu memimpin akselerasi reformasi birokrasi melalui transformasi digital terpadu, sekaligus menjadi role model bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia.
***
