Dorong Hilirisasi Pariwisata dan Keterlibatan Daerah, Demer Minta Angkasa Pura Indonesia Tekan Ketimpangan Ekonomi
Dorong Hilirisasi Pariwisata dan Keterlibatan Daerah, Demer Minta Angkasa Pura Indonesia Tekan Ketimpangan Ekonomi /balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Anggota Komisi VI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, menekankan pentingnya peran PT Angkasa Pura Indonesia sebagai agen pembangunan (agent of development) yang berpihak pada ekonomi daerah. Ia meminta BUMN pengelola bandara tersebut untuk mengadopsi pelaku usaha lokal serta mendorong hilirisasi di sektor pariwisata guna menekan angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Demer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia yang beragenda evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta penyampaian Rencana Kerja dan Roadmap Korporasi Tahun 2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam penyampaian pandangannya, Demer mengingatkan agar tata kelola infrastruktur perhubungan udara tidak berorientasi terlalu kapitalistik yang dinilai kerap memicu hadirnya oligarki dan peningkatan rasio ketimpangan (gini ratio). Menurutnya, fokus pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Negara kita ini sedang mengarah ke hal-hal yang terlalu kapitalistik, sehingga akhirnya oligarki-oligarki itu justru bermunculan. Padahal, Pak Prabowo justru mengembangkannya ke arah koperasi, ke arah MBG, artinya pertumbuhan ekonomi harus dibarengi juga dengan human development dan social development,” ujar Demer.
Demer menegaskan bahwa landasan pembangunan Indonesia harus kembali pada amanat Pancasila, khususnya Sila Kelima tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, serta Pasal 33 UUD 1945 agar porsi perekonomian nasional lebih seimbang dan berpihak pada rakyat luas.
Terkait pengembangan kawasan bandara, Demer mengapresiasi langkah jajaran direksi PT Angkasa Pura Indonesia yang mulai membuka ruang bagi potensi daerah. Namun, ia menekankan agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengusaha daerah diberikan kesempatan nyata untuk naik kelas hingga berstandar internasional (world class).
“Harapan saya lebih banyak kepada teman-teman daerah. Kalau semuanya Jakarta, oligarki ini semakin tinggi dan gini ratio semakin tinggi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kualitas layanan dan kelengkapan fasilitas infrastruktur bandara menjadi kunci utama penggerak destinasi pariwisata di berbagai pelosok Tanah Air. Bandara yang dikelola secara profesional dan inklusif dinilai mampu memperlancar mobilitas turis sekaligus mengangkat ikon pariwisata daerah ke tingkat internasional.
Lebih lanjut, Demer menggarisbawahi bahwa konsep hilirisasi yang diusung pemerintah tidak boleh terbatas pada sektor pertambangan maupun perkebunan semata, melainkan harus menyentuh sektor pariwisata dan kebijakan pelayanan BUMN.
Ia memaparkan bahwa langkah Presiden Prabowo yang memfokuskan pembentukan kementerian khusus di bidang pelindungan pekerja migran dan penanganan angkatan kerja dengan dukungan dua wakil menteri menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap isu pengangguran di tengah puncak bonus demografi.
“Hilirisasi tidak hanya di tambang, Pak. Hilirisasi termasuk di kebijakan Bapak, yaitu mengangkat UMKM kelas bawah. Kita tahu bahwa pengangguran kita meningkat dan ada bonus demografi. Hilirisasi di sektor ini adalah penampung bagi tenaga kerja yang menganggur agar tercipta pertumbuhan berkualitas dengan pemerataan dan timbul pelaku ekonomi baru,” pungkas Demer.
Melalui RDP evaluasi kinerja 2025 dan pemaparan rencana kerja 2026 ini, Komisi VI DPR RI berharap PT Angkasa Pura Indonesia dapat mentransformasikan bandara-bandara di seluruh Indonesia sebagai simpul pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.
***
