Tekankan Kerja Nyata, Demokrat Bali Optimis Hadapi Dinamika Politik
Tekankan Kerja Nyata, Demokrat Bali Optimis Hadapi Dinamika Politik /balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk tidak gentar menghadapi peta politik di Pulau Dewata yang selama ini dikenal sebagai basis kuat partai tertentu. Demokrat meyakini dinamika demokrasi selalu membuka ruang bagi pilihan politik yang beragam di tengah masyarakat.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Sada, A.Md.Par., S.H., menyampaikan bahwa perbedaan preferensi politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Pihaknya siap merangkul aspirasi masyarakat yang menginginkan alternatif figur maupun gagasan baru.
Pernyataan tersebut disampaikan Made Sada di sela-sela aksi kemanusiaan bertajuk “Donor Darah: Setetes Darah Anda, Nyawa bagi Sesama” yang berlangsung di Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4, Renon, Denpasar, Sabtu (5/9/2026). Kegiatan sosial ini menjadi salah satu bentuk kepedulian dan kerja nyata partai dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat.
“Kita tidak boleh takut ya, namanya demokrasi. Tentu sekian banyaknya masyarakat, tidak semua orang itu pemilihnya satu warna. Pasti ada juga riak-riak, dengan riak-riak itu yang memang tidak menginginkan di satu warna, itu yang kita cari,” ujar Made Sada.
Ia mencontohkan dinamika kompetisi politik di Bali yang tetap berjalan kompetitif dengan hadirnya partai-partai lain seperti Gerindra hingga PSI. Menurutnya, keberhasilan meraih simpati publik tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya ongkos politik, melainkan sejauh mana kader hadir dan berempati langsung pada persoalan warga.
“Kalau dalam konteks pemilu, kita tidak hanya berpikir tentang ongkos, tapi juga apa kiprah kita, bagaimana kita turun ke masyarakat untuk berempati dan bersimpati dengan mereka. Sehingga kalau kita maju, baik dalam pilkada ataupun pemilu, mereka akan melihat kiprah kita. Seperti contohnya saya, di tengah kencangnya warna yang satu, kita juga bisa berkiprah dan terpilih,” tambahnya.
Menanggapi wacana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Made Sada menilai peta kontestasi masih sangat dinamis. Mengingat regulasi turunan berupa undang-undang belum diterbitkan, pelaksanaan pilkada berpotensi bergeser hingga tahun 2031 jika pemilu nasional diselenggarakan pada 2029.
“Kalau pemilu nasionalnya dilaksanakan pada tahun 2029, kemungkinan mundurnya jadwal membuat pilkada kita digelar pada 2031. Sebab, sampai sekarang undang-undangnya belum keluar terkait keputusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah tersebut,” terangnya.
***
