Wagub Giri Prasta: Pembangunan KEK Sanur dan Kura-Kura Harus Selaras dengan Adat dan Budaya Bali
Wagub Giri Prasta Pembangunan KEK Sanur dan Kura-Kura Harus Selaras dengan Adat dan Budaya Bali/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Dewata tanpa mengorbankan akar budaya lokal. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali, Giri Prasta, usai menghadiri rapat paripurna bersama jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Selasa (14/7).
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar mengenai tugas Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Bali, pihak eksekutif memastikan bahwa fungsi pengawasan dan koordinasi berjalan secara aktif dan berkala.
“Mengenai pertanyaan Fraksi Partai Golkar tentang tugas Gubernur sebagai Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Bali, Saya informasikan bahwa dewan kawasan Provinsi Bali secara rutin telah melaporkan perkembangan di KEK Sanur maupun KEK Kura Kura kepada Dewan Nasional KEK.”
Meski menyambut baik proyeksi kemajuan ekonomi melalui KEK Sanur dan KEK Kura-Kura, Giri Prasta memberikan catatan saat diwawancarai oleh awak media. Ia menegaskan bahwa modernisasi infrastruktur tidak boleh mencabut Bali dari nilai-nilai luhurnya.
“Bali boleh maju, tetapi jangan sampai melupakan akar adat dan budaya kita. Pembangunan jangan sampai melanggar tatanan agama, adat, tradisi, seni, dan budaya Bali. Identitas Bali harus tetap jelas,” tegasnya di hadapan media.
Selain persoalan KEK, rapat paripurna tersebut juga membahas pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali. Menanggapi usulan yang dilayangkan oleh Fraksi Demokrat–NasDem mengenai alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk infrastruktur di tingkat kota dan kabupaten se-Bali, pemerintah daerah memastikan komitmen anggaran tersebut akan tetap mengalir secara proporsional.
“Terhadap usulan Fraksi Demokrat–NasDem mengenai Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk infrastruktur kota/kabupaten se-Bali, Kita secara berkelanjutan terus mengalokasikan anggaran BKK kepada kota/kabupaten dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kapasitas fiskal, dan skala prioritas.”
Melalui sinergi antara pembangunan ekonomi strategis seperti KEK dan penguatan infrastruktur daerah lewat BKK, Pemerintah Provinsi Bali optimistis mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan daerah dan kelestarian adat yang menjadi magnet utama pariwisata Bali.
***
