Badung – Pemerintah Kabupaten Badung konsisten dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital. Untuk mewujudkan hal itu, pembangunan digilisasi digerakkan mulai dari Pemerintah Desa.
Hal itu disambut baik oleh Kelihan Adat Tumbak Bayuh Ida Bagus Gede Widnyana. Menurutnya program tersebut sejatinya mampu diwujudkan di Desa Tumbak Bayuh.
Dirinya yang juga salah satu kandidat Calon Kepala Desa Tumbak Bayuh Periode 2022 – 2027 ini memiliki cita-cita untuk mewujudkan digitalisasi dalam hal pelayanan publik.
“Saya optimis program ini didukung masyarakat, sebab dengan digitalisasi masyarakat mudah mengakses informasi dan mendapat pelayanan,” terangnya saat dijumpai dalam Deklarasi Aman, Damai dan Sehat dalam Pelaksanaan Pilkel Serentak tahun 2022, Jumat 13 Mei 2022 di Puspem Badung.
Dia telah merancang program yang bernama Swasembada dan Beretika disingkat Swastika. Program ini menjadi landasan mewujudkan desa yang mandiri dalam pelayanan publik serta pendapatan.
Selain digitalisasi, dia juga memperhatikan pengelolaan sampah berbasis sumber yang merupakan program Pemda Badung, salah satunya membangun TPS3R.
“Sepengetahuan saya, TPS3R bisa dibangun di area yang terbatas, 3 are sampai 5 are, saya rasa desa kami mampu,” ungkapnya. Dia menilai masyarakat Desa Tumbak Bayuh semakin melek intelektual.
Pelayanan digital dan pengelolaan sampah ini menurutnya akan mendapat dukungan dari masyarakat. Dia juga berterimakasih kepada Pemda Badung yang selama ini telah mendukung program khususnya di Desa Adat Tumbak Bayuh, baik berupa anggaran, fasilitas dan motivasi.
“Saya ucapkan terimakasih kepada Bupati Badung yang konsisten membimbing kami di Tumbak Bayuh. Saya Tumbak Bayuh akan semakin maju dengan digitalisasi ini,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menerangkan bahwa Pemda telah siap mendukung pembangunan TPS3R di wilayah Badung. Selanjutnya Pemda akan terus mengawasi pelaksanaan program kerja Perbekel setelah pemilihan tuntas. Bupati menegaskan bahwa dua program itu wajib dipenuh oleh Pemerintah tingkat desa. (red)
